Poin Penting
- Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski ada desakan evaluasi dari ekonom.
- Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menilai anggaran MBG Rp335 triliun tidak proporsional dan menyarankan program dipersempit dan dievaluasi.
- AEI juga memperingatkan potensi crowding out akibat anggaran jumbo, yang bisa menekan belanja sektor lain dan pertumbuhan ekonomi.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), akan tetap dilanjutkan. Pernyataan ini menanggapi desakan sejumlah ekonom yang meminta program tersebut dihentikan sementara untuk dievaluasi.
Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bersama para menteri terkait telah mengadakan rapat dan memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG.
“Tidak, tidak, tidak (MBG dihentikan). Kita lanjutkan. Kan kemarin Pak Presiden sudah merapatkan dan kemarin Menko Pangan (Zulkifli Hasan) sudah menjelaskan ke media,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Baca juga: BGN Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pasien Keracunan MBG
AEI Desak Evaluasi dan Penghentian Sementara MBG
Sebelumnya, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah untuk menghentikan program unggulan tersebut. Perwakilan AEI, Lili Yan Ing, menilai bahwa alokasi anggaran MBG tidak proporsional dan cakupannya terlalu luas.
“Kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami, pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional,” kata Lili kepada wartawan, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Lebih lanjut, Lili menyatakan bahwa meskipun MBG merupakan janji politik yang bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan anak, pelaksanaannya perlu dikaji ulang.
Berdasarkan perhitungan AEI yang mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dari 80 juta siswa, hanya sekitar 800 ribu siswa (1 pesen) yang tidak pernah makan, dan 3,5 juta siswa (4 persen) yang kekurangan makan. Sehingga, menurutnya, jika dihitung secara sederhana, maksimal anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp8 triliun per tahun.
“Kalau kita pakai hitungan sederhana 10 ribu dalam waktu 20 hari sebulan, 12 bulan dalam waktu 1 tahun, maksimal yang dialokasikan pemerintah itu hanya pada angka Rp8 triliun,” ungkapnya.
Baca juga: Aliansi Ekonom Indonesia Desak Program MBG Dihentikan Sementara
Lili pun menekankan tiga hal dalam program MBG ini, di antaranya pemerintah harus mempunyai target piloting di daerah tertentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan dan berpendapatan menengah kebawah.
Kemudian, diperlukan sistem partisipatif atau keikutsertaan dari ibu-ibu, orang tua murid, maupun guru yang memiliki anak di berbagai sekolah. Lalu, adanya evaluasi mulai dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terarah.
AEI Juga Soroti Risiko Crowding Out
Selain itu, AEI menilai anggaran jumbo program MBG yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026 berpotensi menimbulkan efek crowding out.
“Terkait dengan crowding out tadi ya, (anggaran) Rp335 triliun ini sangat-sangat besar. Walaupun dari total Rp335 triliun ini ada yang dicadangkan, tapi ini adalah pagu,” kata Perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia, Vid Adrison.
Baca juga: Anggaran Rp335 Triliun MBG Picu Kekhawatiran Crowding Out, AEI Angkat Suara
Vid menyatakan, dengan anggaran jumbo tersebut akan berpotensi mengurangi ketersediaan dana untuk belanja pemerintah di sektor lainnya. Dia menilai, ini akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi domestik, dan juga penerimaan negara. (*)
Editor: Yulian Saputra
