Jakarta – Rencana pemerintah untuk melelang 60 Wilayah Kerja (WK) Migas hingga 2028 dinilai oleh pengamat ekonomi sebagai langkah konkret untuk membangkitkan kembali sektor energi nasional.
Target ambisius ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai produksi 1 juta barel per hari pada tahun 2029–2030, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan untuk mencapai target tersebut, ia siap melakukan langkah-langkah “di luar kelaziman”. Mulai dari reformasi regulasi secara besar-besaran, percepatan proses perizinan, hingga menghapus kekakuan dalam skema bagi hasil proyek migas.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Rahman Farisi, pengamat yang juga Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, menyebut bahwa rantai komando antara Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil layaknya ‘Tiki Taka’ dalam sepak bola: presisi, cepat, dan saling membaca arah gerak.
Baca juga: Presiden Prabowo Panggil Bos Danantara ke Istana, Ini Pembahasannya
“Kepemimpinan Pak Prabowo tegas dan tanpa kompromi terhadap kelambanan. Sementara Menteri Bahlil mengeksekusinya dengan gaya progresif dan berani. Ini seperti permainan Tiki Taka yang rapi, umpan politik dari presiden langsung dieksekusi taktis oleh menterinya,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Kamis (22/5).
Abdul Rahman menyebut rencana pelelangan 60 blok migas setara dua blok per bulan selama tiga tahun bukan sekadar program administratif, tetapi koreksi historis terhadap stagnasi sektor energi selama era reformasi.
“Menteri Bahlil sedang melunasi utang kebijakan yang tertunda lebih dari dua dekade,” tambahnya.
Ia menilai bahwa keberanian untuk mengambil kebijakan nonkonvensional adalah refleksi dari gaya pemerintahan yang tidak ingin lagi terjebak dalam prosedur lamban.
“Investor tidak hanya butuh potensi, tapi juga arah dan kecepatan. Kepastian itu nampaknya sedang dibangun,” ujarnya.
Baca juga: Swasembada Energi, Prabowo Resmikan Produksi Perdana Lapangan Minyak Forel
Ia menyampaikan bahwa selama ini Menteri Bahlil memang salah satu figur yang mampu menerjemahkan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang menyebut orang malas dan lamban bergerak akan dipinggirkan.
“Sejak dulu Menteri Bahlil bukan birokrat teknis, tapi eksekutor. Saya melihat Tika Taka Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil akan membayar utang lifting Migas sebelumnya dan membalikan kurva lifting menjadi positif,” tutupnya. (*) Ari Nugroho
