Nusa Dua – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia ingin berbagi tentang pendanaan bencana seperti instrumen asuransi yang bisa dengan segera dicairkan.
Di sisi lain Indonesia juga ingin melihat negara-negara lain dalam menangani pembiayaan bencana. Berdasarkan pengalaman selama ini, pembiayaan bencana hanya cenderung fokus pada tahap emergency, recovery dan rekonstruksi, sehingga relatif tidak menyentuh pembiayaan dalam aspek transfer risiko.
“Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat,” ujarnya di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu 10 Oktober 2018.
Menurut dia, perlu strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal. Pasalnya, selama ini penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran.
“Fokus terbesar ketika bencana terjadi adalah bagaimana membantu korban, melakukan recovery dan melakukan rekonstruksi. Namun kita jarang sekali membahas soal transfer risiko, termasuk untuk pembiayaan. Pengelolaan bencana menjadi tidak tersinergikan dan terintegrasi,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, perlu identifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan (resiliency) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal.
“Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana. Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah,” tutupnya. (*)
