Jakarta – BNI Syariah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik.
Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, kerjasama ini bertujuan sebagai ekspansi lembaga keuangan untuk membangun digital banking.
“Dengan tersedianya informasi data kependudukan yang dapat diakses secara digital, perbankan syariah dan nasabah dimudahkan dengan adanya sistem Dukcapil Direct Access,” kata Firman di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.
Selain itu tambah Firman, adanya kerjadama ini dari sisi perbankan, membuat proses verifikasi data nasabah (know your customer) dapat diketahui dengan lebih cepat, mudah, akurat dan efektif melalui E-KTP.
Sedangkan dari sisi calon nasabah memudahkan dalam melakukan registrasi produk BNI Syariah secara online.
Seperti diketahui, perkembangan digital mendorong BNI Syariah untuk terus berinovasi memberikan layanan digital yang prudent.
Berbagai layanaan disediakan agar nasabah tidak perlu repot datang ke Bank. Cukup akses melalui gadget dimanapun dan kapanpun.
BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner bergerak dinamis mengikuti era digital. Didukung dengan teknologi BNI 46 yang mumpuni. Dari sisi keamanan perbankan, tentu dengan adanya layanan ini diharapkan dapat mengurangi pemalsuan data identitas nasabah melalui KTP non elektronik sehingga nasabah tetap nyaman dan aman dalam bertransaksi. (*)
