Jakarta – Listrik salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh wilayah di bumi ini sudah membutuhkan energi ini untuk menggerakkan roda kehidupan.
Hubungannya dengan kedaulatan sebuah negara, peranan listrik ini sangat di prioritaskan, bahkan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan negara tersebut.
Melihat hal itu, Kepala Biro Kastrat FTSP Trisakti, Liven Hopendy mengemukakan kepedulian mahasiswa terhadap kebutuhan listrik sebagai energi, mengingat persoalan energi menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Itu sebabnya kami mengharapkan agar tarif listrik tetap stabil,” jelasnya dalam diskusi
mahasiswa tentang “Energi dan Kita” di Jakarta, Senin, 12 Febuari 2018.
Sementara Fuadil Ulum, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Indonesia mengharapkan, pengelolaan energi primer sebaiknya tidak ditawar lagi, melainkan tetap dikelola oleh negara.
“Tujuannya agar negara memiliki kedaulatan di bidang energi, sehingga hak pengelolaan tersebut tetap dihormati oleh negara lain,” ungkap Fuadil.
Pemerintah sendiri mencanangkan program penyediaan listrik 35.000 Megawatt yang direncanakan selesai di tahun 2025.
Tugas lainnya yaitu mengoperasikan dan memelihara daerah-daerah pelosok, terpencil dan terdepan dimana seluruh masyarakat dapat menikmati listrik tersebut membutuhkan dana yang sangat besar.
Langkah tersebut perlu dapat dukungan semua pihak mengingat pentingnya pemerataan listrik di seluruh negeri, yang juga berperan menggerakkan perekonomian nasional.
Saat ini Indonesia mengalami problem yang serius dalam masalah pelistrikan, itu tak lain akibat melambungnya harga batubara di mana PLN menggantungkan 60%-nya kepada produk tambang tersebut.
Tiap kenaikan harga batubara otomatis akan mendongkrak biaya produksi listrik, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi tarif dasar listrik.
Sebenarnya, PLN bersama pemerintah dan pengusaha batubara pernah mendiskusikan masalah tersebut. Namun sayangnya, belum ada kata sepakat, termasuk soal harga batubara untuk domestic market obligation (DMO) yang sebenarnya penting untuk menjaga kestabilan harga batubara dalam negeri, yang tentu bisa menekan ongkos produksi PLN. (*)
