Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan bakal meluncurkan bank tanah negara pada akhir tahun ini. Diharapkan melalui lembaga baru tersebut, harga tanah ke depannya dapat lebih terkontrol.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofjan Djalil di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017 menilai, bahwa selama ini harga tanah menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah, sehingga kehadiran bank tanah menjadi suatu keharusan.
“Harga tanah saat ini terlalu tinggi sehingga kalau tidak dikontrol, maka generasi mendatang akan sulit punya rumah,” ujarnya.
Rancangan mengenai bank tanah sampai saat ini masih dibahas. Pemerintah bersama legislatif juga tengah membahas rancangan Undang-Undang Pertanahan. Di dalam beleid tersebut meyebutkan, orang asing berpotensi memiliki properti di dalam negeri.
“Namun ada syarat-syaratnya, misalnya terkait hak pakai,” ucap Sofjan.
Di dalam undang-undang tersebut, kata dia, juga akan diatur mengenai properti di kawasan transit on development (TOD). Dengan adanya TOD tersebut, pengembang properti juga bisa membantu MBR untuk memiliki rumah. “Nanti ada ketentuan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemberian sistem insentif dan disinsentif,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga berencana akan meningkatkan penyaluran sertifikat tanah untuk mempermudah MBR memiliki rumah. Rencananya, jelas dia, tahun ini, pemerintah akan membagikan 5 juta sertifikat tanah. Sedangkan tahun depan, pemerintah akan membagikan 7 juta sertifikat tanah.
Menurutnya, pembagian sertifikat tanah ini akan terus ditingkatkan hingga semua tanah terdaftar pada 2025 mendatang. “Kalau bisa 100 persen tercapai, tapi kalau tidak bisa setidaknya bisa tercapai 90 persen,” tutup Sofjan. (*)
