Jakarta – Pemerintah terus konsisten mempercepat implementasi peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIV, pemerintah menargetkan pada 2020 Indonesia menjadi negara ekonomi digital nomor 1 se-Asia Tenggara.
“Ini momentum yang sangat spesial di mana dari sisi teknologi dan lingkungan. Secara global pun, ekonomi digital ini berkembang dengan sangat cepat,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution, seperti dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Jumat, 22 September 2017
Berdasarkan datanya, pada tahun 2020, nilai e-commerce di Indonesia diprediksi mampu mencapai US$130 miliar. Untuk itu, pemerintah terus berusaha membangun ekosistem perniagaan yang lebih efisien. “Kita perlu optimis bahwa perubahan perilaku masyarakat di era digital ini dapat menjadi peluang ekonomi baru untuk Indonesia,” ucap Darmin.
Semntara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, ada beberapa isu besar yang menjadi fokus pemerintah untuk mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Pertama, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, mempermudah dan memperluas akses pendanaan.
“Ketiga, peningkatan Sistem Logistik Nasional. Selanjutnya adalah insentif perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan siber, infrastruktur komunikasi, dan manajemen pelaksana,” paparnya.
Lebih lanjut dirinya juga kembali mengingatkan pentingnya inklusi keuangan. “Ini sebenarnya juga peluang besar dari sisi transaksi keuangan. Terus terang ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi perbankan,” jelasnya.
Presiden RI Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah terus memangkas regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat inovasi masyarakat. “Start up itu jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan. Jangan terlalu diatur, nanti inovasinya justru tidak muncul. Berikan ruang sehingga mereka bisa lebih lincah dan fleksibel untuk berkembang,” tegasnya. (*)
