Jakarta – Kestabilan nilai tukar rupiah masih menjadi dasar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkesinambungan, seimbang dan inklusif. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) terus menjaga kestabilan rupiah sesuai dengan fundamentalnya.
Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo ketika memberikan Orasi Ilmiah pada Dies Natalis 67 tahun Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Depok kemarin seperti dikutip Kamis, 21 September 2017.
“Kita tidak ingin pembangunan yang kuat saat ini, tetapi esok bisa jatuh. Kita tidak ingin pembangunan yang membuat jarak antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar jaraknya,” ujar Agus.
Gubernur BI menjelaskan fungsi dan tugas BI untuk menjaga nilai tukar dalam tiga pilar, yakni kebijakan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam kebijakan moneter bauran kebijakan yang dilakukan yakni menjaga inflasi yang terus membaik tiap tahunnya.
“Kami mengharapkan Indonesia bisa masuk menjadi negara dengan inflasi rendah dan stabil,” ucapnya.
Lebih lanjut dirinya merincikan, bila dibandingkan dengan negara tetangga, inflasi Indonesia dalam enam tahun terakhir berada pada rata-rata 5,2 persen, atau lebih tinggi dari Filipina yang di bawah 3 persen, maupun Malaysia dan Thailand di kisaran 2 persen.
Dia menjelaskan, tingginya rata-rata tingkat inflasi karena terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan inflasi tahunan pada 2013 dan 2014 menembus 8,3 persen. Namun di 2017 inflasi terjaga pada level 4 persen dan pada 2018 ditargetkan inflasi pada kisaran 3,5 persen.
Agus mengungkapkan, bahwa Indonesia harus mewaspadai berbagai ancaman global terhadap ekonomi. Ancaman utamanya adalah pembalikan modal atau capital reversal akibat kenaikan The Fed Fund Rate setelah ekonomi Amerika Serikat mengalami pemulihan.
Selain itu, juga perlu mewaspadai bila The Fed mengurangi neraca (balance sheet) surat utang yang bisa mendorong nilai dolar AS. “Kita juga perlu mewaspadai penurunan kinerja perusahaan ritel, penurunan nilai tukar petani, penurunan pendapatan buruh. Kita harus mewaspadai ini dan perlu disikapi pada sisi fiskal,” tutupnya (*)
