Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meningkatnya anggaran infrastruktur sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan perbaikan produktivitas dan efisiensi perekonomian, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Sebagai informasi, anggaran infrastruktur yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 cukup besar. Dalam RAPBN tahun 2018, anggaran infrastruktur yang disetujui oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mencapai Rp409 triliun.
“Peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi,” ujar Sri Mulyani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2017.
Dia mengungkapkan, bahwa anggaran infrastruktur antara lain akan dimanfaatkan untuk membangun jalan sepanjang 856 kilo meter (km), irigasi sepanjang 781 km, pembangunan perumahan sebanyak 7.062 unit, serta untuk mendukung pencapaian rasio elektriflkasi sebesar 95,15 persen.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar ketertinggalan (gap) pembangunan infrastruktur dengan negara-negara di kawasan. Dengan demikian, strategi pembangunan infrastruktur akan menjadi pondasi pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya untuk pemerataan antarwilayah.
“Ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing global. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur khususnya sektor transportasi diharapkan dapat meningkatkan eiisiensi ekonomi dan menekan terjadinya disparitas harga,” tutupnya. (*)
