Jakarta–Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas serius untuk terus mengkaji kebijakan pemindahan Ibu Kota negara Republik Indonesia ke pulau Kalimantan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, sudah melayangkan surat kepada Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan untuk usulan anggaran dalam kajian pemindahan Ibu Kota.
“Kita sudah kirim surat, direspons atau belum ya nanti saja kita lihat. Pokoknya kajian tetap jalan, akan lebih baik kalau ada tambahan anggaran,” kata Bambang ditemui di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Baca juga: Proses Pemindahan Ibu Kota Memerlukan Waktu 4-5 Tahun
Tak tanggung-tanggung, dalam menggodok program kajian tersebut pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebesar Rp7 miliar.
“Kajian utama kami Rp7 miliar untuk memastikan kajiannya komprehensif sehingga bisa mendukung pembiayaan yang matang,” kata Bambang.
Seperti diketetahui, sebelumnya Bappenas sendiri telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar pada pagu belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Dari angka tersebut Bambang mengalokasikan anggaran Rp7 miliar di antaranya untuk membuat kajian komprehensif mengenai pemindahan ibu kota.
Dirinya pun yakin kebijakan tersebut akan terus dikaji walau isu perombakan kabinet (reshuffle) sedang santer terdengar di masyarakat. “Kajian ya tetap jalan, ini studi kok. Studi itu kan diperlukan oleh pengambil keputusan nantinya. Jadi enggak berpengaruh (isu reshuffle), ” tutup Bambang. (*)
Editor: Paulus Yoga
