Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, hingga saat ini sektor properti di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Untuk itu pemerintah terus berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 13,5 juta unit.
Di satu sisi, kata dia, kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit per tahun. Selain itu, persoalan lainnya adalah rumah yang tidak layak huni yang sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektare.
“Untuk mengatasi persoalan itu pemerintah terus mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah serta mengatasi tempat layak tinggal atau layak huni khusunya bagi kalangan MBR,” ujar Lana dalam seminar yang diselenggarakan Infobank dan Perbanas yang bertema “Sinergi Antara Regulator, Perbankan & Pengembang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit & Perlindungan Konsumen di Sektor Property” di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
