Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
JANGAN besar pasak daripada tiang. Mari mulai dengan bertanya pada hal yang paling sederhana dalam hidup—jika penghasilan pas-pasan, apa mungkin bisa terus-terusan belanja? Jawabannya jelas, tidak mungkin.
Namun dalam ekonomi politik sebuah negara, jawaban itu seringkali menjadi kabur. Kini dihadapkan pada wacana untuk melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen. Bahkan skenario terburuk menyebut angka 4,06 persen.
Pertanyaannnya, jika ekonomi Indonesia baik-baik saja seperti kata Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan yang menyalahkan “ekonom TikTok” untuk membaca data dan belajar ekonomi lagi, mengapa harus melebarkan defisit APBN? Jika uang di kantong APBN banyak, seperti kata Purbaya, mengapa juga harus melebarkan defisit?
Menkeu Purbaya minggu lalu berdiri tegap di Istana. Dengan data PMI manufaktur 53,8 di tangan, Purbaya membantah keras ekonomi Indonesia menuju resesi.
“Ekonom yang agak aneh,” katanya, menyebut mereka yang melihat daya beli tergerus sebagai tukang ngawur.
Penjualan mobil naik 12,2 persen, ritel tumbuh 6,9 persen, kepercayaan konsumen di level 125,2. Semua indikator, katanya, menunjukkan akselerasi.
Data itu tidak salah. Tapi ada yang menggelitik ketika menelusuri data PMI Manufaktur. Banyak ekonom yang dihubungi justru ingin bertanya pelan-pelan: Pak Menteri Keuangan, Bapak yakin angka-angka itu sedang jujur bicara tentang realitas?
Mari lihat panggung sandiwara yang disebut Purchasing Managers’ Index (PMI) ini.
Pada April 2024, PMI manufaktur Indonesia anjlok dari 52,9 ke 48,9. Lalu naik lagi menjelang Natal dan Tahun Baru, menyentuh 51,2 pada Desember 2024. Januari 2025 masih ekspansif di 51,9, Februari melesat ke 53,6, lalu Maret masih bertahan.
Begitu Lebaran usai, April 2025 jatuh pingsan ke 46,7—rekor terendah. Lalu siklus berulang: November 2025 naik, Desember ekspansi, Januari 2026 di 52,6, Februari memecahkan rekor ke 53,8.
Polanya begitu jelas seperti lagu “dangdut” yang monoton. PMI naik menjelang Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Ia turun drastis begitu hari raya usai.
Ini bukan ekspansi struktural. Jelas. Ini sirkus musiman.
Pabrik-pabrik memproduksi mi instan, sirup, biskuit, dan pakaian baru karena orang butuh oleh-oleh dan suguhan. Bukan karena pabrik membuka mesin baru, merekrut pekerja tetap, atau mengekspor ke pasar global.
Ketika Lebaran usai, pesanan mengering. Daya beli riil masyarakat—terutama kelas menengah yang terimpit—tidak cukup kuat untuk menopang mesin produksi berputar 12 bulan.
Dan lihat apa yang terjadi setelah Lebaran 2024 dan 2025? PMI ambrol ke kontraksi. Yang akan terjadi pada April 2026 pun kemungkinan sama.
Baca juga: PMI 53,8: Sirkus Musiman yang Dipuji Purbaya di Istana Sebagai Mukjizat
Para ekonom bisa bertaruh: setelah Lebaran tahun ini, PMI akan kembali jeblok di bawah 50. Bukan karena ekonomi tiba-tiba sakit, tapi karena memang ekonominya hanya bergairah kalau ada hari raya.
Di luar itu, lesu. Hanya “Rojali” dan “Rohana”—Rombongan Jarang Beli dan Rombongan Hanya Nanya-nanya.
Katanya Duit Banyak, Kok Defisit Dilebarkan?
Pertanyaan lain yang muncul: apa jadinya jika defisit membengkak hingga 5 persen pada 2027 nanti? Sementara program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tetap jalan di tempat. Plus di tengah realitas pahit tax ratio yang rendah dan debt service ratio (DSR) yang menggunung?
Jika dilihat dari kacamata ekonomi politik, pelebaran defisit, bukan sekadar hitungan matematis. Sebab di balik angka defisit, ada tarik-menarik kepentingan antara stabilitas fiskal jangka panjang dan popularitas politik jangka pendek.
Apalagi ketika “sawah” di lumbung negara—dalam hal ini penerimaan pajak—sedikit. Sementara, “bunga utang” yang harus dibayar setiap tahun semakin besar.
Banyak masyarakat bertanya, mengapa angka 3 persen itu seperti “harga mati” dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Itu adalah warisan dari krisis 1998, saat belajar bahwa berutang tanpa batas hanya akan membawa bangsa ini ke liang kubur ekonomi.
Baca juga: Nasib Rupiah setelah Libur Lebaran di Tengah Perang dan Fiskal yang Bak di Tepi Jurang
Jusuf Kalla beberapa hari lalu juga mengingatkan hal ini. Beliau bilang, jika defisit melebar, cicilan dan bunga utang akan membengkak. Kalau utang sudah membesar hingga 50 persen dari anggaran, itu sangat berbahaya untuk kelanjutan
pembangunan.
Memang benar, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan tiga skenario yang semuanya menembus batas 3 persen akibat kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah.
Dalam skenario terberat dengan harga minyak 115 dolar AS per barel dan kurs Rp17.500 per dolar AS, defisit bisa melebar hingga 4,06 persen.
Pasar pun mulai gugup. Ini sinyal bahaya. Jelas, ini bukan soal angka, tapi soal kepercayaan.
Baca juga: Airlangga Beberkan Skenario Dampak Lonjakan Harga Minyak, Defisit APBN Bisa Tembus 4 Persen
Tax Ratio Rendah dan DSR Tinggi
Sebelum bicara tentang defisit 5 persen, ada baiknya harus jujur melihat kondisi fundamental.
Bank Dunia baru-baru ini mengingatkan bahwa tax ratio 2025 sebesar 9,31 persen, atau turun dari 10 persen pada 2024. Dan, jika dibandingkan dengan 2014 yang sebesar 13,75 persen jelas lebar.
Itu artinya, kemampuan memungut pajak makin rendah dari tahun ke tahun. Stok “beras” di lumbung negara semakin sedikit.
Itu tugas Menteri Keuangan. Jangan hanya soal belanja yang boros, tetapi juga bisa membedakan mana keinginan dan kebutuhan.
Di sisi lain, beban utang semakin berat. Bank Dunia mencatat rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan mencapai 20,5 persen hingga Oktober 2025. Artinya, seperlima dari pendapatan negara setiap tahun habis hanya untuk membayar bunga utang, belum pokoknya.
Ekonom Bright Institute mengingatkan, jika keseimbangan primer terus defisit, beban bunga utang berpotensi menggerus sekitar seperempat dari total pendapatan negara. Ini situasi yang sangat rentan.
Sekarang, simak ke skenario yang lebih ekstrem: defisit 5 persen pada 2027. Bukan hanya beban bunga utang yang akan memakan porsi besar dari APBN, tetapi menurut diskusi Infobank Institute, ada tiga risiko besar yang mengintai:
Satu, risiko crowding out dan instabilitas makro. Ekonom INDEF Tauhid Ahmad mengingatkan, jika pemerintah membanjiri pasar dengan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menambal defisit, bank-bank dan para investor akan lebih suka membeli SBN yang aman daripada mengucurkan kredit ke sektor riil. Ini akan membuat sektor swasta kesulitan memperoleh sumber dana pihak ketiga.
Usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi akan tercekik. Suku bunga naik, investasi turun, lapangan kerja baru susah tercipta. Ini ironi di tengah janji pemerataan.
Dua, tekanan pada nilai tukar dan capital outflow. Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan bahwa pelebaran defisit bisa berdampak pada prospek investasi, pembiayaan surat utang, pelemahan nilai rupiah, dan pasar saham, yang berpotensi menciptakan instabilitas makro ekonomi.
Jika investor asing menilai Indonesia”main-main” dengan disiplin fiskal, mereka akan menarik modalnya. Imbasnya, harga barang impor naik, biaya logistik membengkak, dan inflasi menggerogoti daya beli rakyat kecil.
Apalagi Bank Dunia mencatat kelas menengah sudah tertekan dan lebih memilih menabung ketimbang berbelanja. Inflasi hanya akan memperparah keadaan.
Tiga, pelemahan fundamental daerah dan ancaman swasembada pangan. Yang jarang dibahas adalah nasib Transfer ke Daerah (TKD).
Jusuf Kalla mengingatkan saat ini porsi TKD hanya sekitar 17 persen. Jika defisit membengkak dan pemerintah pusat harus berhemat, biasanya yang pertama dipangkas adalah belanja yang “tidak terlihat” dampak langsungnya, termasuk infrastruktur daerah, irigasi untuk pertanian, dan layanan publik di daerah.
Baca juga: Harga Minyak Naik Imbas Perang Israel-AS vs Iran, Ini Wanti-Wanti Jusuf Kalla
Guru Besar IPB, Didin S. Damanhuri mengingatkan, perbaikan jalur irigasi berkurang bisa mengganggu swasembada pangan.
Padahal, program swasembada pangan sangat bergantung pada irigasi yang baik. Jika irigasi rusak dan pembangunan di daerah melemah, kita hanya akan membangun istana di atas awan, sementara fondasi di bumi keropos.
Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Lalu, bagaimana dengan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih? Ini adalah program yang secara politik sangat strategis. Namun dari kacamata ekonomi, ini adalah
flexible cost yang bisa disesuaikan.
Para ekonom dari berbagai universitas bergabung dalam diskusi dan memberikan hitung-hitungan yang jujur.
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai, pernyataan para pejabat yang mengembangkan narasi ekonomi baik-baik saja kontradiktif dengan wacana pelebaran defisit. Ini menunjukkan adanya tekanan hebat pada APBN Indonesia.
Didin S. Damanhuri berpendapat, MBG yang saat ini mengambil anggaran Rp335 triliun bisa difokuskan untuk daerah-daerah dengan angka gizi buruk. Dengan program yang lebih terarah, anggaran MBG cukup Rp40 triliun-Rp50 triliun.
Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran Rp117 triliun bisa dilakukan secara selektif untuk desa-desa yang potensial dan bisa menggerakkan ekonomi perdesaan. Dengan demikian, anggarannya juga bisa dihemat hingga ratusan triliun rupiah.
Pengajar Universitas Brawijaya Noval Adib menegaskan, MBG dan Koperasi Desa masuk kategori flexible cost karena ini program baru yang belum terlihat outcome-nya.
Apalagi yang muncul di permukaan, penyelewengan, moral hazard, kualitas gizinya malah dipertanyakan. Tidak ada perbedaan besar yang diciptakan setelah satu tahun pelaksanaan, padahal anggarannya besar.
Mohammad Faisal dari CORE Indonesia juga menambahkan, efisiensi harus dilakukan dengan skala prioritas.
Refocussing dan realokasi anggaran hendaknya juga menyasar beberapa program prioritas pemerintah. Sembari memperbaiki dari sisi implementasinya, skalanya juga diturunkan, sehingga penghematan dari pos-pos ini bisa dipakai untuk menambal kebutuhan atau menjadi strategi kebijakan meredam dampak tekanan global, termasuk menambah subsidi energi.
Baca juga: Pemerintah Efisiensi Anggaran K/L, MBG dan KDMP Tetap Jalan Meski Risiko Perang AS-Iran
Banyak ekonom yang khawatir, jika defisit dipaksakan 5 persen pada 2027 demi mempertahankan program populis ini tanpa reformasi, kita akan melihat skenario yang semakin berat.
Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana mengingatkan, pelebaran defisit dapat memicu kekhawatiran lembaga pemeringkat internasional dan meningkatkan biaya penerbitan utang pemerintah.
Semakin banyak SBN diterbitkan, semakin sulit bunga perbankan turun karena imbal hasil SBN menjadi patokan keuntungan minimal bagi investor.
Jerat Utang
Presiden Prabowo sendiri dalam wawancara dengan Bloomberg menegaskan tidak memiliki rencana mengubah defisit lebih dari 3 persen kecuali Indonesia menghadapi krisis besar seperti pandemi.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita,” kata beliau. Ini adalah filosofi yang benar.
Filsafat itu mengajarkan kita untuk berdikari, untuk hidup dalam kemampuan sendiri.
Memperlebar defisit di atas 3 persen, apalagi sampai 5 persen di tengah tax ratio yang rendah dan DSR yang tinggi, adalah jalan mudah yang terlihat menggoda. Tetapi jalan itu adalah jalan licin yang ujungnya bisa jurang krisis.
Baca juga: Neraka APBN: Menjerat Diri dengan Utang Demi Proyek MBG
Tulisan ini setuju dengan para ekonom yang meminta Presiden untuk berbesar hati. Mengevaluasi ulang program-program jumbo, memangkas yang boros, memfokuskan MBG pada daerah dengan stunting tinggi, menjalankan Koperasi Desa secara selektif, dan memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar produktif, adalah keberanian sejati seorang pemimpin.
Karena pada akhirnya, APBN yang sehat bukanlah yang bebas defisit, tetapi yang dikelola dengan disiplin, jujur, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang anak cucu kita, bukan sekadar mempertahankan popularitas hari ini.
Di tengah tekanan geopolitik dan pelemahan daya beli, tidak punya pilihan selain berhemat dan bekerja lebih keras. Sebab, utang hari ini adalah beban generasi masa depan. Dan generasi sekarang tidak punya hak untuk mewariskan dosa besar berupa jerat utang yang menggunung kepada anak cucu kita.
Jangan besar pasak daripada tiang adalah nasihat baik bagi ekonomi Indonesia saat ini. (*)
