Poin Penting
- LPEM UI menyarankan BI mempertahankan suku bunga 4,75% pada RDG Maret 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
- Konflik Timur Tengah mendorong harga minyak hingga USD99 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar USD70.
- Arus modal keluar dan pelemahan rupiah turut mempersempit ruang bagi pemangkasan suku bunga.
Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memandang Bank Indonesia (BI) perlu mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026.
“Kami berpandangan bahwa Bank Indonesia sebaiknya mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam rapat mendatang,” ujar Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Selasa 17 Maret 2026.
Riefky mengatakan meletusnya konflik di Timur Tengah baru-baru ini, ditambah dengan serangkaian revisi prospek oleh lembaga pemeringkat (Moodys’s dan Fitch), telah mengekspos kerentanan domestik dan mempengaruhi pergerakan modal dalam beberapa pekan terakhir.
Dia menjelaskan, pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang memicu kenaikan harga minyak setelah Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dan krusial bagi perdagangan minyak dunia. Pada saat penulisan outlook ini, harga minyak mentah telah melonjak hingga USD 99 per barel pada 14 Maret, jauh di atas asumsi USD70 per barel yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah Indonesia menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas yang diamanatkan undang-undang sebesar 3 persen,” jelasnya.
Baca juga: Suku Bunga BI Dipangkas 25 Bps jadi Sentimen Positif IHSG
Lebih lanjut, pemerintah membahas kemungkinan pelonggaran batas defisit fiskal 3 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto memaparkan 3 skenario defisit anggaran berdasarkan durasi konflik dan implikasinya terhadap harga minyak serta nilai tukar rupiah, dengan kisaran defisit mulai dari 3,18 persen pada skenario paling optimistis hingga 4,06 persen pada skenario terburuk.
Namun, Presiden Prabowo menyatakan bahwa ia tidak berniat melebarkan defisit, dengan mengutip upaya penghematan fiskal demi mencapai keseimbangan anggaran dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Meski demikian, hal ini telah mengirimkan sinyal negatif kepada pasar di tengah upaya pemerintahan saat ini yang terkesan menjauh dari prinsip kehati-hatian fiskal yang telah dibangun dan dijaga oleh Indonesia sejak era reformasi,” ungkapnya.
Arus Modal Keluar dan Tekanan Rupiah
Riefky juga menyebutkan, konflik di Timur Tengah juga turut memperumit keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Konsensus pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga di level 3,5–3,75 persen pada Rapat FOMC Maret 2026, setelah pemangkasan yang telah dilakukan pada Desember tahun lalu.
“Prospek inflasi yang didorong oleh kenaikan harga minyak akibat perang memberikan The Fed basis untuk mempertahankan suku bunga saat ini,”imbuhnya.
Dari sisi pergerakan modal, sejak konflik AS-Israel dan Iran, Indonesia mengalami arus keluar sebesar USD0,77 miliar di pasar obligasi hingga 12 Maret. Pasar saham, di sisi lain, mencatatkan kinerja yang lebih baik dengan membukukan arus masuk bersih sebesar USD0,03 miliar. Hal ini sebagian besar didorong oleh perputaran investasi asing ke saham-saham sektor energi di tengah penurunan IHSG secara keseluruhan pascameletusnya perang AS-Iran.
Secara keseluruhan, per 12 Maret, Indonesia mencatat total arus keluar modal sebesar USD0,63 miliar dalam 30 hari terakhir (dibandingkan dengan 13 Februari), dan arus keluar sebesar USD0,75 miliar sejak awal meletusnya perang.
Baca juga: Perang Timur Tengah Guncang Rantai Pasok Global, Indonesia Dinilai Punya Peluang
Dinamika di pasar obligasi dan pasar saham tersebut turut memberikan tekanan terhadap rupiah. Per 13 Maret, rupiah telah melemah mendekati level terendahnya dalam beberapa bulan terakhir, terdepresiasi sebesar 1,6 persen secara year-to-date dan sekitar 1 persen sejak mulainya konflik AS-Iran. Secara tahunan, rupiah telah kehilangan sekitar 3,64 persen (yoy) nilainya terhadap dolar AS.
“Di samping itu, perang AS-Iran memunculkan prospek tekanan inflasi dari harga minyak dan depresiasi nilai tukar sehingga membatasi ruang untuk pemangkasan suku bunga yang berpotensi memperburuk risiko inflasi,” tandasnya.
Di luar kebijakan moneter, pemerintah Indonesia juga menghadapi uji kredibilitas fiskal. Sentimen negatif akhir-akhir ini terpusat pada potensi pelebaran batas defisit anggaran yang diamanatkan sebesar 3 persen.
“Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia perlu tetap bersikap prudent, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, dan terus menunjukkan independensi kelembagaannya,” ucap Riefky. (*)
Editor: Yulian Saputra
