Poin Penting
- Pemerintah menargetkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) rampung pada 2026 sebagai transformasi dari DNKI
- DNKK akan memiliki tugas lebih spesifik, mencakup UMKM, literasi keuangan, keuangan digital, syariah, hingga asuransi
- DNKI akan dilebur ke DNKK, sementara regulasi sebagai payung hukum masih dalam proses penggodokan.
Jakarta – Pemerintah menargetkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) rampung pada 2026. Lembaga ini digagas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima selaku UN Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health pada November 2025, sebagai penyempurnaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, menjelaskan bahwa DNKK merupakan transformasi dari DNKI, dengan mandat yang lebih terfokus dan tersegmentasi.
“Tugas maupun fungsinya hampir serupa. Jadi, memang hampir sama. Cuma mungkin satuan kerjanya akan lebih spesifik. Ada yang urus masalah UMKM, ada yang urus literasi, ada yang urus keuangan digital, syariah, asuransi dan lain sebagainya,” ucap Satrio saat ditemui usai acara Media Fellowship ILO di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Baca juga: Purbaya Pede Ekonomi RI Kuartal I 2026 Tumbuh 5,6 Persen
Menurutnya, DNKI nantinya akan dilebur ke dalam DNKK. Saat ini, pemerintah tengah menggodok regulasi sebagai payung hukum pembentukan lembaga tersebut.
“Nanti DNKI mungkin akan mengganti nama jadi DNKK. Saat ini, regulasinya sedang digodok. Hari ini kalau tidak salah sedang rapat OJK di Bali, untuk menggodok masalah ini,” cetusnya.
Baca juga: Kadin Dorong Galangan Kapal Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Satrio menambahkan, sebelumnya terdapat wacana mengubah DNKI menjadi Komnas Literasi dan Inklusi Keuangan. Namun, rencana tersebut tidak dilanjutkan seiring munculnya gagasan Presiden Prabowo untuk membentuk DNKK.
Pemerintah berharap proses penyusunan regulasi dan pembentukan DNKK dapat diselesaikan tahun ini.
“Jadi, payung hukumnya diubah saja. Harusnya tahun ini selesai ya,” tandas Satrio. (*) Steven Widjaja
