Poin Penting
- Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti direksi bank-bank Himbara yang dinilai tidak bekerja maksimal
- Rencana pergantian direksi disampaikan Menteri Pertahanan, namun Danantara selaku pemegang saham menyatakan belum ada pembahasan resmi
- Defisit fiskal melebar, rupiah melemah, serta dana Rp200 triliun dari BI ke Himbara dinilai tidak efektif karena lebih banyak ditempatkan di SBN dan SRBI.
Jakarta – Direksi bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sulit tidur. Mereka harus siap-siap diganti ketika rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) digelar. Presiden Prabowo Subianto telah melontarkan rencana perubahan jajaran direksi bank-bank Himbara yang dianggap tidak bekerja secara maksimal. Rencana Prabowo tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoeddin.
Pemerintah ingin bank-bank pelat merah dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita,” ujarnya kepada wartawan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1).
Publik pun bertanya-tanya, mengapa rencana pergantian direksi Himbara dilontarkan Menteri Pertahanan, bukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikomandani Rosan P Roeslani, sang Chief Executive Officer. Bahkan Rosan mengatakan hal berbeda.
“Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi),” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/1).
Baca juga: Bos Danantara Bantah Isu Perombakan Direksi Himbara
Kabarnya, kemarahan Presiden Prabowo tak lepas dari gebrakan-gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang belum membuahkan hasil. Defisit fiskal melebar hingga Rp695,1 triliun, penerimaan negara tak sesuai target, nilai tukar rupiah merosot hingga telah menyentuh Rp17.000 per USD, dan pengucuran dana Rp200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia ke Himbara gagal memacu kredit.
“Menteri Keuangan melaporkan hal itu ke Presiden, mengatakan bahwa uang yang ditempatkan ke Himbara tidak disalurkan dalam bentuk kredit tapi banyak dibelikan SBN dan SRBI, alias kembali lagi ke pemerintah, itu membuat Presiden marah,” ujar sumber Infobank, Minggu 1 Februari 2026.
Langkah Purbaya sendiri telah membuat direksi Himbara garuk-garuk kepala. Sebab ekspansi kredit bukan hanya ditentukan oleh pasokan likuiditas, tapi juga oleh permintaan (demand) yang masih sangat lemah terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca juga: Ancaman Krisis dan Bank Kecil Mana Bakal Dilahap Asing?
Segmen komersial dan besar juga sedang ngos-ngosan. Banyak pabrik tutup karena persaingan, lemahnya permintaan pasar, refocusing dan relokasi, serta tata kelola. Belum lagi ketakutan para bankir pelat merah akan kredit macet yang bisa dipidanakan karena dianggap merugikan negara.
Bersamaan dengan langkah pemerintah mengumpulkan nama-nama untuk mencari mengisi kursi dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengundurkan diri, pemerintah dikabarkan telah meminta Danantara untuk mereview ulang kinerja manajemen bank-bank Himbara. Jadi direksi Himbara mana yang bakal dicopot? (*) KM
