Poin Penting
- Pemerintah Indonesia akan mendapatkan tambahan 12 persen saham Freeport secara gratis hasil negosiasi yang telah difinalisasi.
- Negosiasi saham berlangsung lebih dari enam bulan dan telah disepakati kedua belah pihak.
- Pemerintah akan memastikan standar keselamatan dan operasional tambang kelas dunia tetap terjaga setelah penambahan saham.
Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan penambahan 12 persen saham Freeport-McMoRan kepada pemerintah bersifat gratis.
“Dan hasil negosiasi, kita akan menempatkan pendapatan saham 12 persen, free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali,” kata Rosan, saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, negosiasi saham Freeport sendiri telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Dari hasil negosiasi tersebut, kesepatakan prinsip kedua belah pihak pun telah tercapai.
“Negosiasi bukan baru satu dua bulan. Sudah berjalan lebih dari enam bulan. Jadi, ya kebetulan kesepakatannya sudah, boleh dibilang finalisasi. Kedua belah pihak hasil negosiasi tersebut telah menyepakati,” jelasnya.
Baca juga: Menteri Rosan: Target Ekonomi 8 Persen Butuh Investasi Rp13.032 Triliun
Pihaknya pun memasikan akan menjaga standar keselamatan dan kualitas operasional tambang kelas dunia milik Freeport tersebut.
“Tentunya dengan ada ini, kita juga akan lebih memastikan lagi, dari segi keselamatan, dari segi world class mining, operasinya juga terus terjaga,” jelasnya.
Saat ini kata dia, pemerintah sedang menyusun rincian kesepakatan terkait penambahan kepemilikan saham Freeport.
Baca juga: Kebijakan Fiskal Hambat Hilirisasi? Ini Kata Wamen Investasi
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memperoleh tambahan saham 12 persen dari Freeport.
Hal tersebut menyusul finalisasi proses negosiasi divestasi atau pelepasan saham sebesar 12 persen Freeport untuk Indonesia.
“Negosiasi tambahan Freeport sudah saya nyatakan final, sudah penambahan 12 persen,” ujar Bahlil.
Meski begitu, kala itu dirinya tak menjelaskan detail waktu penambahan saham tersebut hingga bisa dimiliki oleh Indonesia. Sebab, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport masih berlaku hingga 2041. (*)
Editor: Yulian Saputra
