Poin Penting
- Penutupan sementara SPPG bermasalah dinilai sebagai langkah korektif yang tepat demi melindungi kesehatan anak.
- DPR mendorong evaluasi menyeluruh tanpa menghilangkan tujuan utama program Makan Bergizi Gratis.
- Ditekankan pentingnya keterlibatan BPOM, Dinkes, dan orang tua untuk menjamin keamanan pangan dan gizi anak.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah untuk menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang tepat dan perlu diapresiasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah.
“Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty dinukil laman DPR, Senin, 6 Oktoberfest 2025.
Baca juga: Terungkap, Kadar Nitrit Tinggi Sebabkan Keracunan MBG di Bandung Barat
Netty menambahkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang yang mendukung pertumbuhan dan proses belajar.
“Oleh sebab itu, berbagai kelemahan teknis maupun operasional yang muncul dalam pelaksanaannya harus segera dibenahi tanpa mengurangi semangat awal dari program tersebut,” katanya.
“Kita harus melihat manfaat besar MBG bagi generasi muda. Karena itu, pembenahan perlu dilakukan agar manfaatnya tetap bisa dirasakan secara luas,” tambah politisi Fraksi PKS ini.
Pengawasan dan Standar Keamanan Pangan Harus Diperkuat
Netty menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di setiap dapur MBG/SPPG. Ia mendorong keterlibatan penuh lembaga teknis seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan daerah untuk memastikan keamanan pangan dan mutu gizi benar-benar terjaga.
Baca juga: Terungkap, Kadar Nitrit Tinggi Sebabkan Keracunan MBG di Bandung Barat
Selain itu, menurutnya, masyarakat dan orang tua juga perlu dilibatkan sebagai mitra pengawasan.
“Partisipasi publik penting agar ada kepercayaan bersama. Orang tua harus diyakinkan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sudah aman, bergizi, dan sesuai standar kesehatan,” katanya.
Anak Tetap Harus Terpenuhi Gizi Hariannya
Lebih lanjut, Netty juga mengingatkan agar penutupan sementara SPPG tidak mengurangi hak anak-anak untuk tetap mendapatkan gizi harian.
“Anak-anak adalah pihak yang paling membutuhkan program ini. Jangan sampai mereka dirugikan. Selama evaluasi berjalan, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme pengganti agar asupan gizi tetap terjaga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian.
Sementara, pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian. (*)
Editor: Yulian Saputra
