Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan bergerak cepat dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih lambat.
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan akan memonitor penyerapan anggaran MBG. Jika penyerapan tetap rendah, anggaran tersebut akan dialihkan ke program lain yang lebih efektif.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 19 September 2025.
Baca juga: Celios Kritik 30 Persen Dana Pendidikan untuk MBG: Langgar UU dan Bebani APBN
Bendahara negara ini menegaskan, langkah tersebut diambil agar anggaran belanja di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) tidak menganggur hingga akhir tahun, sehingga program pemerintah tetap berjalan optimal.
“Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di Kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya,” jelasnya.
Purbaya juga menyampaikan, langkah realokasi anggaran yang tidak terserap optimal tersebut telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat tapi kalau saya nggak ada sanksi ya mereka santai-santai aja lah ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat ditambah lagi uangnya tetapi hitungan kita gak mungkin kelihatannya, makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa,” ungkapnya.
Baca juga: Anggaran MBG 2026 Naik Jadi Rp355 Triliun, Ini Rincian Pemanfaatannya
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mencatat, realisasi penyerapan anggaran program MBG hingga Agustus 2025 mencapai Rp13,2 triliun, lebih tinggi dari target sebesar Rp9 triliun.
Ia pun memproyeksikan penyerapan anggaran program MBG hingga akhir tahun akan mencapai Rp37 triliun pada Oktober, Rp59,5 triliun pada November, dan Rp76,4 triliun pada Desember 2025.
Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut. (*)
Editor: Yulian Saputra
