Jakarta – Pemerintah melaunching Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH), disertai dengan peluncuran pilot project penyaluran bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan layanan sistem pembayaran Himpunan Bank Negara (Himbara).
Dengan adanya e-Warong ini, nantinya masyarakat akan mendapat layanan perbankan seperti di kantor cabang bank. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat bisa melek akan jasa keuangan. Adapun peluncuran e-Warong dan pilot project penyaluran bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera ini dilakukan di Kampung Rawa RT.17 RW.04, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, agen-agen yang ditunjuk sebagai e-Warong harus memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, dengan adanya e-Warong ini, masyarakat juga bisa membeli kebutuhan pokoknya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yang memiliki multifungsi.
“Permintaan e-Warong terus terinspirasi kuat dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan baik. Perlu kredibilitas untuk jadi agen e-Warong ini seperti bank. Harus dikelola dengan baik,” ujar Khofifah, di Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.
Di tempat yang sama, Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, program pemerintah ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk dapat memperkuat inklusi keuangan serta mendorong penggunaan non tunai dalam bertransaksi maupun dalam menerima bantuan sosial yang menggunakan fasilitas bank secara elektronik.
“Peran kami lebih mendukung, karena yang punya program ini sepenuhnya Kemensos, kemudian 4 bank BUMN dibawah supervisi kementerian BUMN, kemudian Bulog komoditi Bulog yang akan mempersiapkan beras di e-Warong ini dan selamat kepada ibu Mensos yang saat ini sudah ke tujuh meresmikan e-Warong ini,” ucapnya.
Dia menilai, program Kemensos ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen untuk perlindungan sosial. Sejauh ini, penyaluran bansos sebelumnya disalurkan dengan tunai dan tidak tepat sasara. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa penyaluran bansos lewat tunai sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
“Presiden berkomitmen bikin perlindungan sosial, penyalurannya harus dilakukan non tunai supaya bisa langsung diterima calon penerima,” tutup Agus. (*)
