Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa perekonomian nasional masih akan menghadapi tantangan-tantangan berat dalam ke depannya. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus mewaspadai dampak dari kondisi global tersebut.
Dia menyampaikan, belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional.
Di samping itu, kata dia, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi. Sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.
Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.
“Dalam mendukung hal ini APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah,” ujar Jokowi di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian.
“Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian,” tukasnya.
Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.
“Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang,” ucap Jokowi.
Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah sendiri telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017 yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. (*)
Editor : Apriyani K
