Jakarta – Bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat diklaim menjadi salah satu faktor yang mampu menekan inflasi. Tahun ini, secara tahunan (year on year) inflasi terjaga di level 2,8 persen.
Peran bantuan pangan dalam menekan inflasi diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. Menurutnya, hal itu juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia (BI) sendiri memproyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 4,4-5,3 persen.
“Terbukti inflasi kita sangat baik 2,8 persen, itu tidak banyak dicapai negara-negara lain di dunia dan pertumbuhan ekonomi kita di atasnya (infasi). Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Jum’at, 22 Desember 2023.
Baca juga: Dekan FEB UI Usulkan Dua Strategi Ini Agar Bansos Lebih Efektif
Ia menambahkan, program bantuan pangan tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga diterapkan sejumlah negara lain di dunia. Namun diakui ada sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, kondisi geografis membuat distribusi bantuan pangan lebih sulit. Ini berbeda dengan beberapa negara lain.
“Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17 ribu pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah) dan ini memang satu-satunya di dunia karena negara lain nggak bisa serentak kaya di kita,” tambah Arief.
Baca juga: Cara Cek Penerima dan Pencairan BLT El Nino Rp400 Ribu, Klik Linknya di Sini!
Mantan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ini juga menerangkan, pemerintah terus melakukan inovasi terkait bantuan pangan agar bisa memberikan efek berganda. Lewat bantuan pangan itu pula, Presiden Joko Widodo, kata Arief, ingin menyerap hasil panan petani dan peternak lokal. BUMN bidang pangan bisa berperan sebagai pembeli atau off taker.
Lebih jauh Arief menambahkan, program bantuan pangan ini bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting hingga gizi buruk. Bapanas sendiri telah memetakan 74 kabupaten/kota se Indonesia untuk menyasar ke masyarakat rentan tersebut by name by address. (*) Ari Astriawan
