Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyebutkan bahwa Indonesia telah berhasil mengumpulkan dana untuk investasi iklim sebesar USD500 juta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dana tersebut bisa di leverage mencapai USD4 miliar.
Baca juga: PLTU Perburuk Kualitas Udara di Jabodetabek? Begini Kata Pengamat
“Pendanaan ini sangat lunak (concessional) untuk Indonesia. Ini akan dimanfaatkan hingga tambahan USD4 miliar oleh Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, serta pendanaan lainnya termasuk pemerintah Indonesia,” kata Febrio dalam ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, Rabu 23 Agustus 2023.
Febrio menyebutkan, dalam prioritas jangka pendek pendanaan tersebut akan difokuskan untuk percepatan pensiun dini proyek pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 1,7 gigawatt.
“Prioritas jangka pendek akan difokuskan pada percepatan pensiun dini dari total pensiun 1,7 gigawatt pembangkit listrik tenaga batubara,” ungkapnya.
Adapun, tantangan utamanya adalah pada sektor swasta yang masih belum memiliki keterlibatan yang kuat dalam. Sehingga, diperlukan pengembangan mekanisme dengan kerangka kerja fleksibel dalam memastikan risiko kredit yang disesuaikan bagi para investor dan pihak terkait.
Febrio menyampaikan, sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting dalam transisi energi, menuju ekonomi rendah karbon.
Baca juga: Teknologi SCR di PLTU Jawa 9&10 Jadi Opsi Turunkan Emisi Pembangkit
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen.
Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan dana sebesar USD281 miliar untuk mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution) pada 2030. (*)
Editor: Galih Pratama
