Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan postur Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebagai instrumen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menkeu memproyeksikan pendapatan negara pada level 11,81% – 12,38% dari PDB (Produk Domestik Bruto) atau mencapai Rp2.719,1 triliun – Rp2.865,3 triliun.
“Untuk primary balance kita usahakan tahun depan mendekati balance sehingga ini memperkuat dan mempersehat APBN. Tren ini perlu kita jaga karena ketidakpastian ke depan akan membutuhkan APBN siap siaga mengahadapi berbagai gejolak,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa 30 Mei 2023.
Selanjutnya, penerimaan pajak untuk sebesar 9,91% – 10,18% dari pagu APBN atau Rp2.280,3 triliun – Rp2.355,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) sebesar 1,90% – 2,18% dari APBN atau Rp436,5 triliun – Rp504,9 triliun dan hibah 0,01% – 0,02% atau Rp2,3 – Rp4,6 triliun.
Adapun, untuk belanja negara tahun depan sebesar 13,97% – 15,01% dari PDB atau Rp3.215,7 triliun – Rp3.476,2 triliun. Belanja pemerintah pusat akan mencapai 10,43% – 11,37% dari PDB atau Rp2.400,7 triliun – Rp2.631,2 triliun.
“Belanja pemerintah pusat ini termasuk di dalamnya untuk pemilu yang memang tahun depan cukup dominan, baik untuk pemilu pilkada dan pemilihan legislasi,” pungkasnya.
Untuk transfer ke daerah sebesar 3,54% – 3,65% dari PDB atau Rp815,0 triliun – Rp845,0 triliun.
Menkeu pun menyebutkan, defisit tahun depan di level 2,16% – 2,64% atau Rp496,6 triliun – Rp610,9 triliun. Pembiayaan 2,16% -2,64% dari PDB atau Rp496,6 triliun – Rp610,9 triliun.
Sementara itu, utang neto akan mencapai 2,46% – 3,41% dari PDB, sedangkan investasi sebesar 0,3% – 0,67%.
“Rasio utang akan kita terus pertahankan menurun secara bertahap di 38,07% – 38,97%. Ini menurun dari 39,4% pada tahun 2023,” kata Menkeu. (*)
Editor: Galih Pratama
