Jakarta–Sejauh ini, pembiayaan di Indonesia masih sangat bergantung pada sektor pebankan. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) menilai, diperlukan pendalaman pasar keuangan agar pembiayaan sektor nonbank semakin kuat.
Menurut Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo, berdasarkan data BI, 72% pembiayaan masih bergantung pada perbankan dan 28% diisi oleh pasar modal dan surat utang (obligasi). Dia menilai, potensi aliran modal masuk yang semakin membesar harus didukung dengan pendalaman pasar keuangan dengan meragamkan instrumen investasi.
“Kami lihat, idealnya untuk mencapai sumber pembiayaan pembangunan perlu pendalaman pasar uang. Kalau tidak ada instrumennya, maka dana itu hanya akan ditempatkan di giro atau deposito perbankan saja,” ujar Agus di Gedung BI, Jakarta, Rabu, 25 Mei 2016.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk pendalaman pasar keuangan ini, yaitu mendorong perusahaan pelat merah menerbitkan surat utang seperti obligasi. BUMN memiliki potensi yang sangat besar untuk mengeluarkan surat utang.
Dirinya berharap, agar pemerintah (Kementerian BUMN) bisa secara optimal mengambil perannya untuk memperdalam pasar keuangan di dalam negeri. “Kita perlu banyak korporasi BUMN yang menerbitkan bond (obligasi) atau korporasi untuk go public, agar pasar modal kita bisa lebih aktif,” tukas Agus.
Dia mengakui, penerbitan surat utang koporasi di Indonesia, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan fasilitas perbankan. Penerbitan surat utang mengalami penurunan, dari 65% pada 2012 menjadi 58% di 2013. Lalu menurun lagi menjadi 51% di 2014 dan 38% di 2015.
“Di Indonesia penerbitan korporasi obligasi trennya menurun, upaya pendalaman pasar uang perlu untuk infrastruktur, dimulai dengan perbaikan aturan,” ucap Agus.
Di tempat yang sama, Menteri BUMN, Rini Soemarno menambahkan, selama ini sumber pendanaan pembangunan masih sangat bergantung pada perbankan. “Saya menyambut baik dorongan Pak Gubernur BI untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia,” paparnya.
Lebih lanjut Rini menyebutkan, pihaknya akan meminta lembaga perbankan dan korporasi BUMN lainnya untuk lebih aktif menerbitkan obligasi. “Mudah-mudahan S&P di Juni mendatang akan menaikkan rating kita menjadi investment grade,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
