Jakarta – Keamanan siber wajib menjadi perhatian serius dalam sistem pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Terlebih, QRIS Antarnegara sudah mulai diterapkan di Thailand. Hal ini, perlu adanya antisipasi dan mitigasi dari pemerintah dan regulator.
Mengingat dari masa pandemi Covid-19 sampai saat ini, masih banyak terjadi serangan berbagai situs dan pencurian data di beberapa institusi pemerintah dan perusahaan besar tanah air, hal tersebut menunjukan bahwa serangan siber dapat terjadi dan akan terus mendisrupsi keberlangsungan bisnis.
Pakar Keamanan Siber sekaligus Kepala Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyampaikan, menurut data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selama tahun 2021 sebanyak 1,6 miliar anomali lalu lintas siber yang terdeteksi.
“Bahkan sebelum masa pandemi Covid-19 sudah ada beberapa kejadian seperti saldo hilang dan transaksi fiktif,” ungkap Pratama Persadha kepada Infobank, seperti dikutip 2 September 2022.
Untuk itu, kata dia, diperlukan semacam perbaikan dari sisi teknis dan juga harus didukung oleh regulasi pemerintah yang mengayomi masyarakat. “Minimal adalah dengan mengakomodasi pasal-pasal pengamanan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi,” jelasnya.
Baca juga: Penerapan QRIS Antarnegara, Bagaimana Keamanan Sistem di Indonesia?
Namun dengan segala risikonya, QRIS bisa dipakai diluar negeri adalah sebuah pencapaian positif. Hanya bagaimana pengamanan dan pendampingan program ini agar berjalan baik serta bisa meminimalisir terjadinya fraud. (*) Irawati
