Jakarta – Masa relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit yang merupakan bagian dari respon terhadap kondisi pandemi Covid-19 akan berakhir pada Maret 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini, menegaskan ada 2 hal yang masih terus dikaji, yaitu sektor yang masih terdampak dan mitigasi risiko dampak dari stagflasi global.
Ketua DK OJK, Mahendra Siregar, menjelaskan bahwa kedua kondisi tersebut masih menjadi konteks dari pengkajian restrukturisasi kredit. Ia juga menambahkan bahwa kredit restrukturisasi selama pandemi, jumlah nilai, debitur dan NPL terus menurun.
“Kami dapat laporkan bahwa kredit restrukturisasi pandemi dan dalam jumlah nilai maupun jumlah debitur terus menurun dalam jumlah yang signifikan, begitu juga halnya dengan NPL dari kredit yang di restruktur itu,” ucap Mahendra dalam press conference di Jakarta, 1 Agustus 2022.
Di sisi lain, lanjut dia, untuk rasio CKPN yang diperuntukkan bagi restrukturisasi menunjukan hal yang sebaliknya, yaitu terus meningkat, sehingga kapasitas perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit terus membaik.
Sejumlah sektor utama di ekonomi yang pada awalnya sangat memerlukan program restrukturisasi tersebut, saat ini telah menempati posisi jauh di bawah proporsinya yaitu 20%. Sehingga hal tersebut dianggap suatu ambang atau batas untuk melanjutkan restrukturisasi kredit atau tidak.
Sektor-sektor yang mengalami penurunan tajam tersebut adalah sektor perdagangan, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, pertanian. Sedangkan sektor yang masih memerlukan restrukturisasi adalah dari akomodasi, makanan, dan minuman.
Baca juga : OJK: Restrukturisasi Kredit Terlalu Lama Timbulkan Risiko Sistemik
“Ini yang kami terus dalami kajiannya dan risikonya sehingga betul-betul yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah fokus kepada targeted sektor, jadi beda dengan saat di awal ataupun puncak dari krisis pandemi di mana restrukturisasi kredit yang dilakukan berlaku untuk seluruh sektor,” tambah Mahendra. (*) Khoirifa
