Jakarta – Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Development Technology Strategy (DTS), menyebutkan bahwa dukungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap kandidat calon presiden (capres) di Pemilu 2024 tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan elektabilitas calon.
Jokowi effect untuk mendongkrak kandidat capres 2024 disebut tidak signifikan karena faktor kepentingan. “Tentu Pak Jokowi harus memelihara keberlangsungan program dia dan juga harus ‘investasi’ hubungan baik dengan siapapun yang berpotensi menang di 2024,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Gun Gun Heryanto, Senin, 25 Juli 2022.
Gun-gun menyebutkan Jokowi tidak pernah secara gamblang menyebutkan akan mendukung siapa. Meski kerap kali Jokowi dekat dengan salah satu calon, namun menurut Gun Gun, hal itu masih samar. Bahkan dia msyakini, Jokowi tidak akan buka suara sampai hari H pemilu, 14 Februari 2024.
“Di belakang panggung, dia salah satu bentuk politik yang akan menentukan konsolidasi politik dalam pilpres 2024. Nah kesamaran itu, komunikasi tersamar dari apa yang dilakukan Pak Jokowi menyebabkan Jokowi effect sampai sekarang tidak terlalu terasa pada salah satu nama calon,“ jelas Gun Gun.
Dalam survei tersebut, tiga nama calon kandidat teratas adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dengan atau tanpa ‘endorse’, dari Jokowi, elektabilitas dan popularitas mereka bergerak dinamis. Namun masih ada sejumlah kandidat yang elektabilitasnya naik perlahan, padahal pemilu makin dekat.
Gun Gun mengingatkan, ada dua gaya yang disukai masyarakat indonesia. Presiden Jokowi unggul pada pemilu 2014 dan 2019 dengan gaya equalitarian, yang merangkul, turun ke bawah, gampang dicerna. Sementara sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan gaya destructuring style yang rapi dan terorganisir. “Posisi itu akan terulang di 2024, ini adalah pertarungan dua gaya tersebut,” tandas Gun.
Terkait dengan hasil survei Development Technology Strategy (DTS) Indonesia yang menunjukkan pembentukan koalisi dini partai-partai belum berdampak merata kepada elektabilitas anggota koalisi, kata Pengamat Politik Ray Rangkuti, temuan itu memperkuat terminologi politik di Indonesia yakni elektabilitas partai ditentukan oleh partai dengan segala aktivitasnya.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia itu juga menyarankan agar koalisi segera mengambil langkah pendekatan untuk memperlihatkan upaya mereka terhadap seorang calon. Misalnya seperti Koalisi Indonsia Bersatu (KIB) yang belum menetapkan satu nama tapi KIB sudah menunjukkan gelagat pada calon tertentu.
Ray menilai, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memperjelas kecenderungan terhadap nama calon. Sebelumnya, KIB memang diidentikkan dengan nama Ganjar Pranowo, namun hal itu masih belum cukup kuat. Menurutnya, temuan survei DTS memberikan sinyal kuat bahwa partai harus mencalonkan sosok yang populer di masyarakat untuk mendongrak suara partai.
“Jadi, saya kira temuan DTS itu memberi sinyal yang kuat kepada koalisi kalau mereka tetap ngotot mencalonkan orang yang tidak begitu populer di tengah masyarakat. Risikonya, bukan saja calon mereka tidak terpilih tapi partainya mereka juga drop,” tambah Ray.
Sebaliknya, ketika partai mengajukan nama calon presiden yang populer di tengah masyarakat, memang ada kemungkinan terpilih atau tidak. Namun, hal itu dapat berimplikasi pada kenaikan suara partai. “Jadi misalnya kalah di pilpres tapi kan setidaknya di pileg masih dapat suara,” pungkasnya. (*)
