Oleh Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group
RESHUFFLE ini bukan terkait kinerja. Jujur, reshuffle lebih menyangkut soal politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Siapa menjegal siapa, siapa merestui siapa. Bongkar-pasang keenam selama Jokowi menjadi presiden ini diyakini tak akan berpengaruh banyak bagi urusan ekonomi. Justru sebaliknya, bisa menyebabkan tidak konsistennya kebijakan. Ganti menteri ganti kebijakan, sudah biasa.
Sejak Selasa siang, kabar bongkar-pasang Kabinet Indonesia Maju makin kencang. Apalagi, Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah tokoh untuk datang ke istana. Spekulasi banyak beredar. Skenario susunan kabinet yang diganti pun beragam. Reshuffle di Rabu Pahing ini, maka sejak Jokowi menjadi presiden telah terjadi enam kali bongkar pasang kabinet. Dan, reshuffle kali ini hanya 2 menteri yang diganti, tak seheboh berita di Selasa kemarin.
Presiden punya hak. Siapa yang diajak untuk bergabung dalam pemerintahan, itu hak prerogatif presiden. Tapi, apakah benar hak prerogratif? Bisa jadi benar, tapi bisa juga tidak karena nama-nama yang duduk di pemerintahan ternyata perwakilan dari partai-partai. Itu tidak salah. Namun, banyak pertanyaan, untuk apa reshuffle?
Menurut Infobank Institute, reshuffle ini lebih banyak sebagai alat bargaining Presiden kepada partai-partai. Paling tidak dukungan terhadap pemerintahan Jokowi yang tinggal 28 bulan lagi. Kabar, masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi merupakan bukti bahwa pemerintahan Jokowi masih perlu dukungan partai yang selama ini duduk di luar pemerintahan.
Kedua, Presiden kemungkinan besar melihat bahwa ini berkaitan dengan calon presiden tahun 2024 mendatang. Boleh jadi, Presiden melihat – dalam mengusung calon presiden disesuaikan dengan keinginan Presiden. Partai-partai koalisi, seperti Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP, tidak melakukan manuver selama sisa 28 bulan pemerintahan Jokowi.
Ketiga, Presiden Jokowi harusnya melihat bahwa para menteri yang berasal dari partai tidak efektif bekerja. Sibuk dengan urusan calon presiden, dan celakanya pilihannya tidak sesuai dengan partai berkuasa – partainya Jokowi. Jadi, dibereskan dulu sebelum terlambat.
Reshuffle kali ini tidak ada urusan dengan kinerja menteri, meski sejumlah pendapat menyebut soal kinerja. Jujur, lebih banyak urusan politik. Dimensi politik lebih kentara. Namanya politik tidak ada urusan sama kinerja, tapi urusan soal menang dan kalah. Ini urusan politik menjelang Pilpres 2024.
Lalu, apa pengaruhnya terhadap dompet emak-emak? Terus terang, tak banyak pengaruhnya. Emak-emak masih mahal membeli komoditas pangan. Naik-turun tak stabil. Kalaupun harganya tidak naik, tapi ukurannya mengecil seperti ukuran mi instan yang mengkeret.
Boleh jadi, dompet emak-emak, juga bapak-bapak, makin digerogoti “tuyul” inflasi yang dalam setahun sudah 3,55%. Daya beli mulai melemah. Harga komoditas pangan mulai tinggi. Inflasi sudah “mencopet” dompet emak-emak di pasar basah sekarang ini. Juga, di minimarket – di mana ukuran mi instan makin kecil saja. Selama ini bukan hanya telah terjadi stagnasi daya beli, tapi juga telah terjadi inflasi, yang telah menurunkan daya beli emak-emak.
Sebaliknya. Siapa pun menterinya yang dipasang, apakah dari partai atau bukan, nyatanya harga impor bahan bakar minyak (BBM), dan komoditas pangan, sulit dikendalikan. Contoh harga minyak goreng masih dirasakan tinggi, meski ketersediaannya cukup. Itu karena ekonomi Indonesia dikuasai oleh para godfather, yang dibesarkan pemerintah sejak Orde Baru.
Komoditas pangan pasarnya dikuasai oleh para godfather. Gandum, tepung terigu, gula, beras, kedelai, minyak goreng, adalah contoh di mana negara “kalah” oleh mereka. Pasar sudah dikuasai. Terus, reshuffle untuk apa? Tetap tidak bisa menurunkan harga pangan, dan pemerintah boleh jadi tidak bisa menang dengan para godfather ini – yang kaki tangannya juga ada di partai dan pemerintah.
Bahkan, seluruh menteri diganti pun, harga komoditas batu bara dan sawit tetap melambung. Tetap. Dan, itu bukan karena canggihnya pemerintah, melainkan karena harga komoditas memang sedang tinggi, yang dipicu oleh perang Ukraina versus Rusia. Ekonomi Indonesia boleh disebut ekonomi InsyaAllah – tergantung pada harga-harga komoditas di luar negeri. Rezeki tergantung pada harga pasar di luar negeri. Bukan karena hebatnya para menteri.
Harus diakui, siapa pun menterinya, berkah kenaikan harga komoditas, batu bara dan mineral, telah memberi rezeki lewat royalti sebesar Rp420 triliun. Rezeki “durian runtuh” itulah yang akan dipergunakan untuk menambal beban subsidi energi. Menurut Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, beban subsidi energi sebesar Rp502,4 triliun. Subsidi “bongsor” ini untuk menahan harga gas elpiji 3 kilogram, minyak tanah, solar, pertalite, dan tarif listik di bawah 3.000 watt agar tidak naik.
Padahal, kalau konsisten, seperti pencabutan subsidi energi tahun 2017 – waktu itu subsidi dicabut karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Subsidi energi tidak sesuai sasaran, kira-kira begitu alasannya, makanya harus dicabut. Namun, lagu subsidi gendut kini diputar lagi setelah harga BBM luar negeri meroket.
Banyak pendapat, bahwa rezeki nomplok hasil royalti komoditas itu akan lebih baik bila untuk mengurangi utang baru. Tapi, nyatanya tidak. Pemerintah terus menggali utang. Terus saja dilakukan. Bunga dibayar dengan utang. Lebih merinding lagi karena yield kupon dari surat utang Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara kawasan. Boleh jadi, beban utang ini akan menjadi beban pada periode-periode mendatang.
Ekonomi Dikuasai Godfather
Menurut data di APBN kita, posisi utang Indonesia per Maret 2022 mencapai Rp7.052 triliun dengan rasio 40,39% terhadap PDB. Jika dibandingkan dengan Maret 2021 mengalami kenaikan 9,45% dari posisi Rp6.445 triliun. Rasionya terus meningkat, meski terus mengalami kenaikan.
Bayangkan, tahun 2022 seperti tercatat di buku anggaran ada sekitar Rp405,9 triliun hanya untuk bayar bunga utang. Meski rasio utang dibandingkan dengan PDB masih aman, tapi soal cash flow pemerintah di mana pembayaran bunga ini yang menjadi titik perhatian. Jika pemerintah konsisten akan kebijakan subsidi energi seperti pengurangan subsidi di tahun 2015 dan 2017, maka rezeki nomplok dari batu bara, mineral, dan crude palm oil (CPO) bisa buat mengurangi utang.
Selain masalah-masalah struktural tadi, ada beberapa masalah di mana pertumbuhan yang tinggi selalu dibarengi dengan impor yang tinggi pula. Rendahnya daya saing produk-produk Indonesia. Lebih penting dari itu, dan ini sangat krusial, yaitu soal korupsi. Korupsi mendorong biaya ekonomi menjadi lebih tinggi.
Reshuffle kali ini tampaknya bukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang kian panas. Seperti diketahui, inflasi di seluruh dunia makin membakar perekonomian global. Harga-harga pangan dunia meningkat. Pasar saham juga mulai terbakar. Era suku bunga tinggi kembali terjadi.
Bahkan, era saham-saham digital juga mulai terkoreksi. Banyak start up mulai rontok. Indonesia, yang juga merupakan negara dengan pertumbuhan e-commerce cukup tinggi dengan euforia digitalnya, juga terkena dampak.
Sektor perbankan akan mengalami normalisasi pada Maret 2023. Tekanan global dan suku bunga akan menjadi beban berat sektor perbankan. Sementara, dunia usaha yang diharapkan bisa bangkit tampaknya hanya sektor tertentu, seperti batu bara, sawit, mineral, dan tambang. Sektor manufaktur masih konsolidasi. Era normalisasi akan berat bagi perbankan.
Jadi, reshuffle kali ini tampaknya bukan untuk kepentingan ekonomi. Pendek kata, tak ada hubungannya dengan kantong masyarakat pada umumnya. Reshuffle ini hanya untuk kepentingan sedikit elite partai. Hanya untuk kepentingan “copras-capres” tahun 2024 mendatang.
Suka tak suka – pelaku ekonomi tetap harus menghirup udara yang ditimbulkan dari ramainya isu reshuffle ini. Terus terang, reshuffle ini tak banyak memengaruhi ekonomi. Bahkan, siapa pun menterinya yang diganti. Konsistensi kebijakan menjadi persoalan utama selain korupsi. Zig-zag policy ini menjadi persoalan penting dalam menarik investor.
Sekali lagi, kalau boleh jujur, reshuffle ini memang hanya bagi-bagi kursi menjelang Pilpres 2024. Jauh, dari soal kinerja dan kepentingan ekonomi. Lebih tepatnya, reshuffle kali ini sekadar hiburan politik menjelang Pilpres 2024. Dan, emak-emak masih terus akan mahir dalam membelanjakan uangnya di tengah kondisi harga-harga yang terus mendaki dan inflasi yang juga mulai menyala. (*)
