Bank Dunia Apresiasi Sistem Kartu Prakerja di Indonesia

Bank Dunia Apresiasi Sistem Kartu Prakerja di Indonesia

Penyaluran Program Prakerja Sudah Capai Rp5,59 Triliun
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Pada situasi krisis pandemi Covid-19, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengamati bahwa masyarakat rentan dan kurang mampu harus diberikan dukungan maupun bantuan sosial. Melihat hal tersebut, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan, salah satunya melalui kartu prakerja.

Atas hal ini, World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kähkönen mengapresiasi kartu prakerja. Menurutnya, sistem pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan dan kurang mampu sangat penting dalam mendukung kebutuhan pada masa krisis. Adapun sistem pembayaran yang digunakan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilakukan dengan aman dan efisien.

“Salah satu elemen penting dari sistem distribusi bantuan adalah sistem pembayaran pemerintah ke individu atau GTP (Government to Person) yang memberikan bantuan kepada keluarga dan individu dalam keadaan aman, dan efisien. Kami menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah untuk memajukan sistem pembayaran GTP di masyarakat,” ucap Satu Kähkönen dalam dalam Webinar Kartu Prakerja: Terobosan Transformasi Digital dan Inklusi Keuangan Indonesia, Rabu, 15 Juni 2022.

Satu mengungkapkan, kartu prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif pertama sekaligus program bantuan sosial pertama di Indonesia yang memanfaatkan penyaluran GTP secara terpusat. Penerapan kartu prakerja ini menurutnya menjadi tiga studi kasus yang menarik.

Pertama, penerapan kartu prakerja membuat pemerintah mampu menilai sebaik apa sistem bantuan sosial dalam menangani pandemi. Kedua, apakah penerapannya sudah mampu memenuhi kebutuhan pengguna? Ketiga, pemerintah juga bisa memahami lebih dalam sistem distribusi bantuan GTP.

Dari ketiga studi kasus tersebut, Bank Dunia memberikan tiga masukan. Masukan pertama adalah pentingnya bekerja sama dengan penyedia rekening bank untuk mempermudah akses. Kedua, perlu adanya dorongan untuk beralih ke transaksi digital. Masukan ketiga adalah agar memperluas jangkauan bantuan untuk mempromosikan inklusi keuangan dengan menyediakan program-program literasi keuangan.

Masukan-masukan ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengembangkan program prakerja lebih lanjut. World Bank akan menantikan kolaborasi berkelanjutan bersama pemerintah Indonesia, karena pembayaran digital tidak hanya memperkuat tranparansi dan efisiensi pemberian bantuan sosial tetapi juga menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. (*) Khoirifa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]