Jakarta – Ketua umum IICD, Sigit Pramono mengungkapkan program Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) merupakan wujud nyata komitmen IICD dalam isu anti-korupsi untuk mempromosikan pentingnya kehadiran GCG di Indonesia.
KAKI diharapkan dapat menjadi platform untuk mempersatukan pihak-pihak bisnis yang berintegritas dan membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan iklim bisnis tanpa korupsi.
“KAKI tidak akan kuat tanpa dukungan asosiasi-asosiasi bisnis. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dukungan tanpa henti dari KADIN Indonesia, KNKG, AEI, IICG, APINDO, HIPMI Kota Bandung, Indonesia Business Link, IGCN, serta GRCI,” Jelas Sigit Pramono, Ketua Umum IICD & IIPG dalam acara yang dilakukan secara virtual Selasa (31/8/2021).
Ketua Advisory Committee, Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan bahwa solusi untuk menanggulangi praktik korupsi yang timbul terutama selama pandemi ini ada di depan mata, KAKI merupakan solusi yang cenderung sederhana bagi sektor swasta. Pandemi memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan.
Risiko-risiko operasionalisasi perusahaan pun naik, terutama risiko suap. Webinar KAKI dengan tema, “Managing the Risk of Bribery Amidst the Pandemic in the Private Sector.” membahas tantangan-tantangan, kerugian laba, serta ketidakpastian yang selalu membayangi perusahaan-perusahaan di tengah situasi COVID-19 ini.
Diskusi webinar ini meliputi bagaimana manajemen anti-suap yang baik beserta contoh-contoh sistem anti-suap yang telah teruji dan memiliki standar nasional maupun internasional.
Para pembicara webinar ini pun merupakan tokoh yang telah berkecimpung lama dan ahli dalam bidangnya masing-masing, antara lain; Mr. Kulvech Janvatanavit, Presiden IOD Thailand, Arsjad Rasjid, Ketua KADIN Indonesia; Ibu Natalia Soebagjo (Dewan Penasihat Transparency Internasional Berlin), Irwan Habsjah (Komisioner Independen BTPN dan anggota Advisory Committee KAKI).
Webinar ini didukung oleh Center for International Private Enterprise (CIPE) yang berbasis di Washington DC dan juga merupakan afiliasi dari US Chamber of Commerce. Acara ini pun didukung oleh asosiasi-asosiasi bisnis terkemuka di Indonesia yang juga merupakan bagian dari Advisory Committee KAKI, yaitu: KADIN Indonesia, KNKG, AEI, IICG, APINDO, HIPMI Kota Bandung, Indonesia Business Link, IGCN, serta GRCI.
IICD merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2000 oleh 10 universitas/sekolah bisnis terkemuka di Indonesia, dan memiliki visi melakukan internalisasi praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan standar internasional, dan pengembangan program anti korupsi ini adalah merupakan bagian dari kegiatan IICD dalam usaha mempromosikan pentingnya GCG di Indonesia.
KAKI adalah koalisi bagi sektor swasta Indonesia untuk secara kolektif menciptakan, mengadopsi, dan menyebarkan anti-korupsi yang efektif melalui kebijakan kepatuhan dan pengambilan inisiatif untuk mengurangi korupsi dan mempromosikan ekosistem bisnis yang bersih di Indonesia.
Sistim Anti Korupsi ini didasarkan atas keberhasilan CAC Thailand yang telah mengajak lebih dari 1000 perusahaan Thailand mengurangi korupsi di sektor swasta dalam satu dekade terakhir.
Webinar kali ini juga merupakan salah satu bentuk sosialisasi KAKI sebagai metode efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul salah satunya karena dampak pandemi, serta bagaimana perusahaan dapat bertahan dan menjunjung tinggi nilai integritas demi menciptakan iklim bisnis yang bersih di Indonesia.
Sementara kedua Menteri yang hadir dalam acara tersebut sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan secara bersama untuk langkah pencegahan korupsi. “Sebagai langkah penyelamatan UMKM kita di daerah, sekitar 40 persen anggaran belanja daerah harus dialokasikan untuk penguatan UMKM,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Teten Masduki.
Hadirnya KAKI diharapkan dapat menjadi platform untuk mempersatukan pihak-pihak bisnis yang berintegritas dan membantu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan iklim bisnis tanpa korupsi.
“Koalisi ini juga telah terbukti keefektifannya, dapat melihat kesuksesan yang telah dicapai oleh CAC Thailand yang telah mengembangkan program ini sejak tahun 2010 yang nantinya akan lebih dijelaskan oleh Mr. Kulvech, sebagai pembawa keberhasilan program serupa di Thailand,” tutup Sigit. (*)
