Jakarta – Pemerintah menganggarkan belanja negara mencapai Rp2.708,7 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. Menanggapi hal ini, Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal mengungkapkan bahwa APBN harus tetap fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian pandemi.
Ia mengakui, anggaran belanja negara pada RAPBN 2022 masih cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selama pandemi Covid-19.
“Ketika ada kondisi ketidakpastian, APBN selalu siap. Ini adalah salah satu alasan mengapa anggaran belanja kita relatif besar. Namun tidak hanya besar, tetapi juga fleksibel,” jelas Febrio saat press conference virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.
Ia mengharapkan, setiap institusi pemerintah dan stakeholder lainnya bisa terbiasa dengan kebijakan antisipatif yang dilakukan pemerintah. Perubahan yang dilakukan bertujuan agar anggaran negara bisa adaptif dengan situasi yang ada.
Lebih jauh, BKF optimis masih ada peluang yang besar untuk menutup defisit APBN hingga di bawah 3% pada 2023 nanti. Target ini akan bisa dicapai dengan menjaga momentum pemulihan ekonomi di 2021 dan mendorong pertumbuhan ekonomi di 2022.
“Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi,” jelas Febrio. (*)
Editor: Rezkiana Np
