Jakarta–Guna mendukung program pemerintah terkait dengan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini bunganya di level 9%, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa ikut berkontribusi dalam penyaluran KUR.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad menginginkan, selain Bank Umum, BPR juga bisa terlibat lebih jauh dalam penyaluran KUR. Oleh sebab itu, pihaknya akan mendorong Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bekerja sama dengan BPR melalui skema channeling.
Menurutnya, sejauh ini baru bank BNI yang telah berkolaborasi dengan Perhimpunan Bank-Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) terkait dengan hal tersebut. “Banyak bank-bank di daerah, juga bisa channeling dengan BPR dalam penyaluran KUR,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016
Sementara untuk merelisasikan hal tersebut, OJK telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memperluas cakupan BPR dalam program KUR. Kendati demikian Muliaman belum bisa menjelaskan berapa porsi penyaluran KUR yang dsalurkan lewat BPR.
“Saat ini dalam pembicaraan dengan kantor menko, mungkin nanti kita akan follow up lebih cepat. Karena juga ada permintaan dari Perbarindo untuk bisa melibatkan BPR lebih jauh dalam KUR,” tukasnya.
Namun, untuk mengikuti program KUR, OJK akan memilah-milah terkait dengan kesiapan masing-masing BPR. “Ya tentu saja memang harus selektif misalnya kepada BPR yang sudah siap. Jadi menurut saya mudah-mudahan bisa kita dorong partisipasi BPR yang lebih luas,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
