Jakarta – Gonjang-ganjing harga daging ayam yang terjadi saat ini, murni disebabkan karena over suplai ayam sehingga upaya afkir dini (indukan yang masih produktif dilepas ke pasar) yang direncanakan pemerintah, seharusnya dilanjutkan untuk segera menyelamatkan nasib peternak mandiri.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Pengamat Ekomomi Pertanian dari Indef Bustanul Arifin, di Jakarta, Senin, 7 Maret 2016. Menurutnya, memburuknya industri perunggasan saat ini merupakan kelambanan pemerintah dalam merespon keluhan dari peternak dan dunia usaha.
“Lanjutkan saja afkir dini itu, sebab tidak ada solusi, kalau tidak dilanjutkan ini korban politik, kalau tidak (afkir) siapa yang berani jamin peternak bertahan,” ujar Bustanul
Di tempat yang sama Peternak rakyat mandiri, Kadma Wijaya mengatakan, tudingan kartel yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 12 perusahaan perunggasan nasional tidak mendasar. Meroketnya harga ayam saat ini murni merupakan membanjirnya suplai ke pasaran.
Dia menilai, membanjirnya suplai ayam ke pasaran tersebut telah berdampak kepada harga live bird (LB) yang dialami peternak sangat rendah. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mengambil tindakan salah satunya dengan melanjutkan upaya afkir dini, agar nasib peternak mandiri yang saat ini tengah merugi segera diselamatkan.
“Kesepakatan afkir ini sudah sejak lama kami minta, kami bersama tim ad hoc sudah membuat tiga fase, langkah pertama dua juta sudah jalan, awalnya 10 juta namun karena banyak penolakan akhirnya disepakati enam juta, awalnya Januari sudah tahap ketiga, Jadi awalnya Oktober-November tahap pertama, lanjutkan Desember tahap kedua, akhir januari sudah tahap tiga di atas 50%, namun ini akhirnya dihentikan karena rekomendasi KPPU tadi,” tukasnya.
Sedangkan untuk mengungkap dugaan adanya kartel di lapangan, Guru Besar Pertanian Universitas Lampung ini berharap, proses persidangan yang dilakukan KPPU tetap berjalan, namun pemerintah segera membuat solusi jangka pendek untuk menyelamatkan nasib peternak mandiri nasional.
“Persidangan silahkan lanjutkan, namun solusi harus tetap dilanjutkan, masa orang rugi tidak diberikan solusi,” pinta dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Muladno mengatakan, proses afkir dini yang direncanakan pemerintah merupakan hasil rumusan panjang yang disampaikan kalangan peternak dan pelaku usaha sektor unggas nasional. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan upaya menyelamatkan peternak nasional.
“Ketika saya jadi Dirjen kurang lebih ada pertemuan sekitar dua tiga kali, kemudian saya pelajari, dan kelebihan over suplai, mereka berteriak satu-satunya jalan untuk menekan itu hanya dilakukan afkir dini, kalau saya tidak mengikuti dan itu benar ya bagaimana lagi, saya hanya menjawab keluhan peternak kecil agar terjawab,” ucapnya.
Pemerintah berharap dengan upaya itu, gonjang ganjing mengenai harga segera teratasi. “Saya udah laporkan ke pak Menteri, dan itu dilakukan untuk jangka pendek, saya sudah minta ke KPPU melanjutkan afkir dini tapi belum di bahas, sebab untuk saat ini itu paling benar. Kedua operasi pasar kita beli harga yang lebih tinggi kepada peternak agar kerugiannya terkontrol,” tegasnya.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Ali Agus mengakui keluhan yang disampaikan kalangan peternak dan perusahaan unggas nasional disebabkan kelebihan suplai. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), sehingga gonjang-ganjing harga segera teratasi.
“Saya rasa konsolidasi dengan payung hukum itu (Perpres) yang bisa mengendalikan harga seperti afkir dini, ekpansi ke luar jawa atau dalam bentuk sosialiasi promosi,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
