Jakarta – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi motor utama dalam memulihkan perekonomian, sebab sektor ini berkontribusi 61% dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Akan tetapi, banyak UMKM yang berjatuhan akibat dampak pandemi Covid-19. Bahkan jumlah UMKM yang terdampak pandemi mencapai 99% atau 64,2 juta dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.
Oleh karenanya, sektor UMKM ini menjadi sektor yang paling harus dibantu jika ingin memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah pun telah menganggarkan berbagai insentif untuk sektor UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai bantuan tersebut mulai dari subsidi bunga, bantuan usaha produktif usaha mikro, penempatan dana hingga dukungan lainnya.
Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI) Yunita Resmi Sari menyampaikan bahwa UMKM membutuhkan tambahan likuiditas untuk meningkatkan usahanya. Ini tercermin dari current ratio UMKM selama tahun lalu menurun menjadi 6,35%, dari tahun sebelumnya 6,98%. Begitu juga cash ratio yang turun menjadi hanya 2,38%, dari tahun sebelumnya 3,59%.
Hal tersebut terjadi karena pandemi Covid-19 memberikan tekanan bagi para pelaku UMKM, yaitu penurunan pendapatan dan kenaikan beban usaha. Kondisi ini tercermin dari rasio profit margin rata-rata UMKM yang turun menjadi hanya 45,15% (gross) dan 19,13% (net) sepanjang tahun lalu. Sementara beban usaha meningkat, yang terlihat dari kemampuan membayar bunga utang atau interest coverage ratio yang turun menjadi 55,63%, dari tahun sebelumnya 68,08%.
“UMKM itu perlu tambahan likuiditas untuk tambahan usahanya. Secara logika kan bisa ditambah dari kredit modal kerja perbankan, tapi di sisi lain mereka enggak mau nambah beban lagi. Jadi yang diharapkan ya program pemerintah, subsidi bunga atau restrukturisasi. Namun kemampuan UMKM untuk menyelesaikan utang jangka pendek mereka mengalami peningkatan di 2020. Ini karena perilaku UMKM yang menahan penambahan utang baru selama pandemi,” ujarnya dalam Webinar Akurat bertema ‘Memulihkan Ekonomi dengan Menyelamatkan UMKM dari Krisis, Efektif?’ di Jakarta, Jumat, 19 Maret 2021.
Menurut data BI, kredit UMKM perbankan saat ini sebetulnya sudah cukup tinggi porsinya yaitu hampir 20% dengan kualitas yang tetap terjaga di bawah 5% yakni 3,95%. Kemudian jika dilihat jumlah rekeningnya, maka jumlah rekening ini sebagian besar memang masih didominasi oleh mikro. “Maka dengan itu, ini menjadi suatu harapan juga bahwa kelompok usaha mikro ini sudah semakin banyak masuk kedalam mainstreamnya finansial institution atau perbankan,” ucapnya.
Adapun dari 6 sektor utama pertumbuhan kredit UMKM Indonesia, sektor yang masih tumbuh positif adalah pertanian serta industri pengolahan. “Tentu saja hal tersebut menjadi kabar gembira bagi kita semua. Dimana menurut data di bulan Desember tahun 2020, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 16,7%, kemudian disusul dengan industri pengolahan sebesar 1,5% meskipun sedikit turun dari tahun sebelumnya,” paparnya.
Di sisi lain, untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) realisasinya pada tahun 2020 lalu lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp188,1 triliun atau sekitar 99% dari target sebesar Rp190 triliun. “Maka dengan itu, sampai saat ini pemerintah akan terus berusaha sekeras mungkin untuk menyalurkan kredit. Sehingga para UMKM ini tetap survive meski pandemi melanda,” ungkapnya.
Untuk itu Pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani atau (PNM), untuk memperkuat akses pembiayaan atau permodalan dari perbankan ke sektor UMKM. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun pun meyakini, ekosistem holding ultra mikro, bakal mendorong potensi pembiayaan lebih murah untuk 24 juta UMKM pada 2024.
Menurutnya, dengan dengan ekosistem tersebut dampak profitabilitas dari sinergi tersebut bakal berdampak pada nasabah, seperti penurunan suku bunga pinjaman serta profiling nasabah yang lebih cepat. Selain itu, ekosistem Holding Ultra Mikro dinilainya bakal membantu penetrasi penyaluran modal dengan potensi sistem IT yang lebih besar serta mendukung permodalan yang lebih besar terhadap berbagai profile nasabah masing-masing BUMN.
“Upaya pemerintah ini sangat luar biasa, keberpihakan Ultra Mikro ini untuk mendukung masyarakat,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Dalam menopang sektor UMKM di masa pandemi saat ini, peran perusahaan penjaminan juga tak kalah penting. PT Jamkrindo yang ditunjuk sebagai penjaminan kredit modal kerja program PEN pun mencatat telah menyalurkan penjaminan (Kredit Modal Kerja) KMK PEN hingga 754.155 UMKM per Februari 2021. Ini menjadi kabar gembira bagi UMKM untuk keluar dari masalah pandemi yang melilitnya selama ini. Adapun jumlah tenaga kerja terdampak penjaminan oleh Jamkrindo yakni sebesar 856.179 tenaga kerja.
Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo, Kadar Wisnuwarman yang juga hadir dalam diskusi webinar menyatakan, penjaminan KMK sektor usaha per Januari-Februari 2020 masih didominasi sektor perdagangan dan eceran sebesar Rp1.856 miliar. Adapun tahun lalu tercatat sebesar Rp6.312 miliar. Selain itu, beberapa program pemerintah untuk mendukung pembiayaan UMKM selama pandemi seperti super kredit mikro juga dijamin oleh Jamkrindo.
“Kami juga mencatat penjaminan KUR pada 2020 sebesar Rp102 triliun meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, ini membuktikan pemerintah menggenjot penyaluran KUR selama pandemi,” tutupnya. (*)
