Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengumumkan tidak akan melarang untuk mudik lebaran tahun ini. Kebijakan ini tentu berbeda dengan tahun 2020 lalu manakala pemerintah melarang mudik lebaran.
Menanggapi hal tersebut, Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr. Riris Andono Ahmad, MPH., Ph.D., menilai ada beberapa skenario yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah tidak melakukan pelarangan mudik tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Terlebih Pemerintah pernah melakukan pelarangan mudik untuk menekan angka penularan Covid-19 lewat perjalanan orang antar daerah.
“Mungkin (Pemerintah) beranggapan coverage imunisasi vaksinasi sudah cukup bagus dan itu mungkin akan menyebabkan situasinya lebih bisa dikendalikan,” kata Riris melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu 17 Maret 2021.
Hanya saja, menurutnya ritual mudik bukan saja mengenai coverage vaksinasi yang bagus jika kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik. Menurutnya penularan pasti akan tetap terjadi dan bisa menjadi banyak meskipun penanganannya tidak serumit sebelum dilaksanakannya vaksin.
Tak hanya itu, dirinya juga menyayangkan kebijakan tersebut dilakukan ditengah vaksinasi yang belum merata karena baru dilakukan di pusat-pusat vaksinasi yang notabene adalah pusat-pusat perkotaan. Oleh karena itu, meski telah menerima imunisasi vaksin Covid-19 diharapkan para pemudik tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular covid-19.
Riris menyebut pilihan moda transportasi bisa menjadi faktor tingginya transmisi virus ke daerah-daerah di saat mudik nanti. Karenanya pemerintah saat ini mencoba untuk memfasilitasi koridor-koridor transportasi publiknya dengan GeNose dan sebagainya. (*)
Editor: Rezkiana Np
