Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 diproyeksikan bakal membengkak menjadi Rp553 triliun dari perkiraan semula pada pagu anggaran terbaru PEN 2021 sebesar Rp403,9 triliun,
Airlangga menyatakan, peningkatan anggaran PEN sebagai bentuk komitmen serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19.
“Tentu kita lihat pemerintah terus komitmen dukung PEN dan penanganan COVID-19. Dalam Sidang Kabinet lalu, Paripurna, dan dalam rapat-rapat kami, Kemenkeu sudah melakukan pendataan dan angka terkait dgn alokasi PEN di 2021 ini besarnya Rp 553 triliun,” ujar Airlangga dalam webinar Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa 26 Januari 2021.
Meskipun begitu dirinya mengkalim anggaran PEN tahun ini akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi 2020 yang sebesar Rp579,78 triliun. Sehingga menurutnya, tahun ini masih memerlukan dukungan untuk menyelesaiakan pandemi sama seperti tahun lalu.
“Artinya pemerintah sudah melihat, pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” tambahnya.
Enam bidang yang masuk dalam fokus anggaran PEN 2021 sebesar Rp553,09 triliun meliputi kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, UMKM dan pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Secara rinci, anggaran kesehatan dalam PEN tahun ini diproyeksikan sebesar Rp104,7 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun lalu Rp63,51 triliun. Anggaran ini termasuk untuk pengadaan dan operasional vaksin corona hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU-BP.
Sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp150,96 triliun, lebih rendah dari realisasi tahun lalu sebesar Rp220,39 triliun. Anggaran ini termasuk untuk PKH, Kartu Sembako, Prakerja, hingga diskon listrik.
Selain itu, anggaran program priorotas dialokasikan sebesar Rp141,36 triliun. Anggaran ini pada tahun lalu masuk lada pos kementerian/lembaga dan pemda yang terealisasi Rp66,59 triliun. Perubahan lainnya juga terjadi untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi yang dianggarkan menjadi satu klaster sebesar Rp156,06 triliun. (*)
