Jakarta – Para pelaku bisnis di sektor keuangan terutama multifinance serta otomotif sedang pusing. Sebab, penjualan kendaraan bermotor terhantam oleh pandemi Covid-19 dan pelonggaran kebijakan PSBB atau mendorong era new normal tak memberi dampak yang sesuai harapan. Penyebabnya adalah banyak konsumen yang menunda untuk membeli mobil gara-gara wacana adanya pajak nol persen untuk pembelian mobil baru.
Awalnya, setelah mencatat penjualan yang ambruk hingga Mei 2020, Gaikindo mengusulkan pajak nol persen sampai akhir tahun 2020 saja agar industri otomotif yang menyerap 1,5 juta pekerja bisa bertahan tanpa harus melakukan PHK. Usulan disampaikan kepada Kementerian Perindustrian yang kemudian diteruskan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Repotnya, sampai saat ini Kemenkeu tidak pernah memberikan pernyataan resmi apakah kebijakan itu akan direalisasikan atau tidak. Produsen dan pedagang mobil, industri multifinance dan asuransi kerugian, harus geleng-geleng kepala karena banyak konsumen menunda membeli mobil.
“Issue wacana bebas pajak PPNBM membuat masyarakat banyak menunda pembelian mobil, pedagang mobil bekas juga enggan stock mobil karena khawatir harga akan turun jika wacana pembebasan pajak menjadi kenyataan, pertanyaannya apakah akan disetujui wacana ini, industri butuh kepastian dari pemerintah, karena jika dibiarkan issue ini tanpa kepastian akan terganggu penjualan mobil, mungkin pembebasan pajak STNK dapat membantu penjualan kendaraan bermotor,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno kepada Infobanknews di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Fathan Subchi menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkeu tidak yakin dengan apa yg seharusnya diputuskan. “Pemerintah seharusnya yakin dengan apa yg seharusnya diputuskan secara cepat. Iya atau tidak. Kalau ragu-ragu dan malah masyarakat bingung, termasuk para pelaku di sektor keuangan dan otomotif yang kena dampaknya,” katanya kepada Infobanknews.
Sayangnya, ketika Infobanknews meminta keterangan kepada sejumlah pejabat di Kemenkeu tidak ada yang mau menanggapi. (*) Karnoto Mohamad
