Jakarta--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk membangun sebanyak 3.540 kapal ikan untuk nelayan. Sejalan hal tersebut, Ketua BPP HIPMI, Anggawira meminta kepada pemerintah agar proyek kapal UMKM dan produk-produk lokal harus diprioritaskan. Pasalnya, dalam proyek sebelumnya banyak kapal tidak dapat digunalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan diberbagai daerah.
“Hal ini harus menjadi pelajaran jangan disalahgunakan oleh oknum untuk keuntungan pribadi”tegas Anggawira.
royek pengadaan kapal ini, lanjut dia, harus dikawa, dan diawasi dengan benar. Karena beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini.
“Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan umkm yang dapat dibina untuk menjadi industri,” tutur Anggawira yaang juga sebagai Presiden Direktur Opus Maritim Nusantara di Jakarta, Hari ini, Senin, 1 Pebruari 2o16.
Lebih lanjut Anggawira mengatakan, rencana pemerintah yang akan mengucurkan dana hingga Rp2 trilliun ini, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha umkm dalam penggarapannya ketimbang diambil alih oleh oknum- oknum yang tidak ahli dibidangnya namun ingin meraup keuntungan besar.
“Proyek pembangunan ribuan kapal ikan ini banyak diminati berbagai perusahaan, apalagi rencana pemerintah yang akan mengucurkan dana hingga Rp2 triliun, membuat mereka sangat antusias menggarap proyek. Namun, disini kami ingin menekankan bahwa kesempatan ini harus lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha- pengusaha umkm jangan sampai banyak calo yang muncul, Karena ini momentum untuk dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” terangnya.
Proyek pengadaan ribuan kapal ini masuk kedalam agenda proyek KKP 2016. Anggawira berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana di sampaing kapal untuk nelayan tangkap kapal pengawasan juga harus diperkuat sehingga terjadi integrasi yang optimal, selain itu, dia juga optimis bahwa proyek ini akan semakin membuat Indonesia diakui sebagai negara maritim yang kuat, dan berdaulat.(*) Ria Martati
