Jakarta – Bank Muamalat seperti “bola panas” yang coba dilempar ke pihak-pihak yang diharapkan bisa menyelamatkan. Kendati dibantah oleh bank-bank BUMN, isu penyelamatan Bank Muamalat oleh bank BUMN direspon negatif oleh pasar yang ditandai anjloknya harga saham.
Baik Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Kartika Wirjoatmodjo sebagai wakilnya yang mengurusi BUMN di sektor keuangan menyatakan bahwa bukan tugas BUMN untuk menyelamatkan bank yang sakit, apalagi itu milik swasta dan berasal dari pihak asing.
Menurut ekonom Core Indonesia Piter Abdullah, penanganan Bank Muamalat sebaiknya sesuai mekanisme yang ada dan tidak seharusnya memaksa BUMN mengambil pekerjaan yang bukan tugasnya.
“Saya tidak sependapat dengan usulan agar bank BUMN mengambil alih Bank Muamalat. Biarkan mekanisme pasar berjalan. Apabila Bank Muamalat masih memiliki prospek akan ada investor yang masuk. Kalau tidak ada jangan ya dipaksakan,” ujarnya kepada Infobanknews di Jakarta, Jumat, 15 November 2019.
Piter menambahkan, Bank Muamalat tidak hanya membutuhkan tambahan modal tetapi juga perlu perubahan total mulai dari konsep bisnis, strategi hingga sumber daya manusia (SDM).
Lima tahun terakhir, perusahaan-perusahaan BUMN sudah terlalu banyak diberi beban sebagai agen pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, membangun jalan, membangun desa, dan lain sebagainya. Padahal, sebagian besar masalah merupakan tugas pemerintah yang bisa diatasi melalui kebijakan fiskalnya.
Biro Riset Infobank mencatat, kinerja Bank Muamalat tertekan sejak 2014 akibat menurunnya kualitas aset produktifnya dan membutuhkan permodalan untuk menjadi bank yang sehat. Namun, pemegang saham lama enggan menyuntik dana segar dan kondisi investor strategis yang diharapkan memberi modal tak kunjung datang ke Bank Muamalat.
Bank Muamalat dimiliki oleh Islamic Development Bank (32,74%), Bank Boubyan (22%), Atwill Holding Limited (17,91%), National Bank of Kuwait (8,45%), dan sisanya pemegang saham minoritas masing-masing di bawah 5%. Perr Juni 2019 laba bank syariah pertama di Indonesia ini anjlok 95,10% menjadi hanya Rp5,08 triliun dengan NPF kembali membumbung di atas 5%. (*)
