Jakarta– Kementerian Keuangan mengumumkan pada tanggal 16-18 Januari 2016 telah dilaksanakan Pertemuan Inagurasi Dewan Gubernur dan Dewan Direktur Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Saat ini 30 negara telah menyelesaikan proses ratifikasinya dengan modal awal yang sudah terkumpul sebesar 74 persen. Sementara itu, 27 negara lainnya masih dalam proses penyelesaian ratifikasi Articles of Agreement (AoA) of the Establishment of the AIIB dan hadir dalam pertemuan tersebut sebagai observer.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan RRT bertindak selaku pemimpin pertemuan dan Menteri Keuangan Indonesia serta State Secretary Kementerian Keuangan Jerman bertindak selaku Vice Chairmen dari Regional dan Non-Regional members. Pertemuan mengagendakan pembukaan AIIB secara resmi, penetapan 11 resolusi Bank dan pemilihan para Direktur AIIB.
Pada kesempatan yang sama juga, Presiden RRT, Xi Jinping secara resmi membuka dan menyatakan AIIB beroperasi. Selain itu, Perdana Menteri (PM) RRT, Li Keqiang hadir dalam seremonial peresmian AIIB tersebut. Dalam seremonial dengan PM RRT tersebut, Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro diminta untuk menyampaikan pidato atas nama perwakilan dari regional members. Dalam pidatonya, Menteri Keuangan menyoroti tiga hal terkait dengan harapan AIIB ke depan, yaitu pertama AIIB diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di kawasan, kedua mendorong proyek-proyek yang ramah lingkungan, dan ketiga selalu berinovasi dalam kegiatan operasionalnya.
Pada Pertemuan tersebut, para Gubernur memilih dan menetapkan Jin Liqun sebagai Presiden pertama AIIB dan juga Dewan Direktur. Konstituensi Indonesia di AIIB terdiri dari Kamboja, Lao PDR, Myanmar, dan Sri Lanka. Dalam pemilihan Direktur Konstituensi tersebut Indonesia yang mencalonkan Andin Hadiyanto, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, terpilih menjadi salah satu Direktur AIIB. Para Direktur tersebut akan bertugas dalam mengawasi kinerja manajemen dan juga membawa suara kepentingan para stakeholders.
Dengan terpilihnya para Direktur AIIB tersebut, pada hari yang sama telah diselenggarakan pertemuan inagurasi Dewan Direktur yang ditujukan untuk menetapkan dokumen-dokumen kebijakan operasional Bank, seperti: (i) Rules of Procedure of the Board of Directors; (ii) 2016 Business Plan and Budget; (iii) Compensation and Benefits Policy; (iv) Financial Policies; (v) Guarantee Pricing Decision and General Investment, Borrowing, and Asset Liability Management Authority; (vi) Operational Policy on Financing; (vii) Public Information Interim Policy; dan (ix) Procurement Policy and Corporate Procurement Policy. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi panduan AIIB dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Indonesia telah menyiapkan proyek-proyek potensial yang akan dibiayai oleh AIIB. Pada tahun pertamanya AIIB akan memfokuskan pada proyek-proyek di sektor energi, transportasi, sumber daya air. AIIB ini harapkan dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Asia. AIIB juga diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan infrasturktur di Asia melalui investasi di sektor infrastruktur dan produktivitas lainnya, serta mendukung kerja sama di kawasan dan menjadi mitra bagi lembaga pembangunan lainnya baik bilateral maupun multilateral untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan.
Sekitar 57 negara mendaftar untuk bergabung dengan AIIB, Indonesia sendiri merupakan pemegang saham terbesar ke delapan dalam AIIB. Ke depan selain berharap dukungan pembiayaan murah dalam proyek-proyek infrastruktur, Indonesia juga semestinya berharap mendapat keuntungan dari investasinya di AIIB. Di sisi lain, Indonesia juga harus tetap berhati-hati dengan agenda negara-negara besar.
AIIB pertama kali dicetuskan oleh Pemerintah RRT pada Pertemuan Tingkat Presiden APEC di Bali, Indonesia tahun 2013 dan dalam dua tahun terakhir telah dilaksanakan lima pertemuan konsultasi dan delapan pertemuan Chief Negotiators yang membahas mengenai Articles of Agreement (AoA) dan dokumen-dokumen kebijakan operasionalnya. AoA AIIB ditandatangani oleh Prospective Founding Members pada tanggal 29 Juni 2015 di Beijing, dan selanjutnya pertemuan tahunan pertama AIIB akan dilaksanakan pada bulan Juni 2016 di Beijing, RRT. Amerika Serikat sempat memperingatkan kehadiran lembaga tersebut terkait pengaruh Tiongkok. AS memperingatkan negara-negara agar hati-hati jika ingin bergabung dalam AIIB, dengan mengutip kurang transparan dan keraguan terkait jaringan keamanan pemberian kredit dan masalah lingkungan, serta besarnya pengaruh yang akan dimiliki oleh Beijing. Kendati demikian beberapa negara sekutu besar AS, seperti Inggris, Perancis, Jerman, Australia dan Korea Selatan, tetap memutuskan untuk bergabung. (*) Ria Martati
