Jakarta–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak berleha-leha memasuki tahun 2016 ini. Presiden merasa ada beberapa bagian wilayah K/L yang masih bekerja dengan speed kurang. Hal ini sejalan dengan 2016 yang merupakan sebagai Tahun Percepatan Kerja.
“Maka tahun percepatan kerja ini tidak lagi Tahun Ayo Kerja tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan karena Presiden menginginkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 yang lalu,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti dikutip dari laman Setkab, di Jakarta, Senin, 4 Januari 2015.
Pramono menjelaskan, pada Rabu lusa (6/1) secara simbolik, direncakanan Presiden Jokowi akan hadir di salah satu Kementerian untuk memulai Tahun Percepatan Kerja. “Bahwa apa yang namanya program tidak lagi seperti dulu pada bulan April, Maret, atau Juni, sekarang begitu tahun baru, awal tahun sudah kita mulai,” tukasnya.
Menurut dia, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan hari ini (4/1), Jokowi meminta agar 17 Kementerian yang memiliki program promosi ekspor tidak melakukannya secara kecil-kecilan dan terpisah, sehingga tidak berjalan dengan baik. Namun akan dipersatukan, melalui Badan Promosi Ekspor Nasional.
“Dengan demikian, tidak lagi harus tersebar di 17 Kementerian, hanya pada satu badan, badan ini yang bertanggung jawab pada seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, kemudian pariwisata dan sebagainya,” ucap Pramono.
Hal lain menjadi penekanan Presiden adalah revaluasi aset dan tax amnesty yang harus diselesaikan pada tahun ini. Hal ini menjadi dasar dan pondasi pada perekonomian nasional di tahun 2016-2017 yang lebih baik. Terlebih tahun ini merupakan tahun kompetisi (MEA/Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan Indonesia harus siap bersaing. (*) Rezkiana Nisaputra
