Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, memastikan bahwa pengembangan startup aplikasi umrah digital yang akan digarap bersama oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tidak akan mengganggu bisnis biro travel yang selama ini sudah berjalan. Hal ini disampaikan Rudiantara dalam sesi press conference usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kolaborasi di Riyadh, Kamis (4/7) waktu setempat.
“Situasinya sama saja dengan biro travel yang dulu ada, sekarang juga masih ada ketika bisnisnya bergeser ke ranah online. Hanya saja sekarang menjadi merchant-nya Traveloka dan platform lainnya. Jadi tergantung pasarnya, ada pasar yang retail, ada yang non-retail. Tidak perlu khawatir,” ujar Menkominfo, Rudiantara.
Kekhawatiran ini juga dijawab oleh co-founder Tokopedia, Leontinus Alpha Edison yang menegaskan bahwa kehadiran Tokopedia adalah untuk memberikan solusi yang end to end dengan mengumpulkan permasalahan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan visi misi Tokopedia yang ingin melakukan pemerataan pengusaha digital.
“Tokopedia sejak awal selalu berpartner dengan berbagai pihak karena kita ingin maju bersama. Kita ingin membangun jembatan, bukan dinding penghalang,” tegas Leontinus.
Dalam implementasinya, Tokopedia akan bekerja bersama-sama dengan Traveloka melalui jalur maupun Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B) dengan pebisnis online di Arab Saudi. Pengembangan Umrah Digital akan fokus pada tiga aspek yang bisa diefisiensikan dengan mengimplementasikan teknologi dan membangun partnership dengan pihak lain.
“Kita akan mengembangkan pengalaman mulai dari pre-departure atau persiapan di Indonesia, kemudian saat mereka tiba di sini (Arab Saudi), dan setelah selesai umrah,” tambah Leontinus.
Umrah digital ini bisa menjadi pilihan alternatif biro travel yang memberikan jaminan keamaan dan kenyamanan. Masyarakat tidak perlu ragu karena pengelolaannya transparan dan bisa dipantau secara online. Selama ini tantangan pengelolaan umrah dengan minat jamaah yang besar adalah masih adanya biro travel yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penipuan. Inilah salah satu hal yang ingin diantisipasi pemerintah melalui pengembangan Kolaborasi Digital Indonesia-Arab Saudi.
“Nanti akan ada fintech-nya untuk pendanaan, ada logistiknya untuk mengantar barang. Itulah mengapa semua harus terintegrasi,” ujar Menkominfo.
Harapannya, keberadaan startup ini semakin memudahkan jamaah Indonesia yang ingin melakukan perjalanan umrah termasuk pengurusan akomodasi, pemilihan fasilitas hingga pengurusan visa. Integrasi sistem mulai dari keuangan, perjalanan, hingga pengiriman barang akan menciptakan transparansi tata kelola umrah yang menguntungkan jamaah Indonesia sekaligus mendorong terciptanya kompetisi yang sehat antar biro travel umrah dalam menyediakan layanan yang maksimal bagi jamaah.
Pengembangan startup umrah digital menjadi fokus pertama realisasi MoU kolaborasi digital Indonesia-Arab Saudi. Beberapa tahapan mulai dilakukan dua unicorn Indonesia, yaitu Tokopedia dan Traveloka, termasuk penyiapan prototipe-nya. Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi dalam mewujudkan startup aplikasi umrah ini juga membahas beberapa hal mulai dari bentuk kerjasama dan model investasi, rencana pengembangan produk, layanan untuk solusi umrah, hingga kemungkinan adanya pemberdayaan, pengembangan dan keterlibatan di sektor UKM.
“Kita harus dorong sektor swasta, peran pemerintah bukan sebagai regulator, tetapi memfasilitasi, membuka jalan, bahkan mengakselerasi. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar terus,” tegas Menkominfo, seraya menyampaikan tingginya potensi umrah jamaah asal Indonesia yang pada tahun 2018 saja mencapai 1 juta orang.
Bagi pemerintah Arab Saudi, pengembangan startup akan menguatkan diversifikasi ekonomi demi percepatan pencapaian visi Arab Saudi 2030. Salah satunya dengan menciptakan ruang inovasi dan investasi generasi muda Arab Saudi serta meningkatkan kompetensi di bidang industri digital yang melibatkan sektor UKM. Sementara bagi Indonesia, aplikasi ini bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi digital.
“Jadi sebenarnya benefitnya juga untuk Indonesia, untuk unicorn Indonesia, pebisnis asal Indonesia, dan untuk masyarakat Indonesia,” pungkas Menkominfo. (*)
