Jakarta– Kementerian BUMN menjelaskan asalan pihaknya masih terus menunda peluncuran sistem pembayaran terintegrasi berbasis digital, LinkAja.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survai dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menjelaskan, penyempurnaan sistem dompet elektronik jadi alasan pihaknya menunda peluncuran tersebut.
“Karena juga butuh intergasi untuk dompet elektronik, segala macam kan perlu, elektorniknya. Kita sempurnakan dulu,” kata Gatot di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Senin 22 April 2019.
Menurutnya, seluruh dompet elektronik dari bank yang tergabung dalam LinkAja harus segera terintegrasikan dan terkoneksi satu sama lain guna lebih memudahkan transaksi para nasabah.
Sebelumnya beberapa dompet elektronik berbasis server yang telah dimiliki oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) ialah Yap milik PT Bank Negara Indonesia Tbk
(BNI), My QR milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan Mandiri Pay milik PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri).
Sebagai informasi, sebelumnya dua kali peluncuran LinkAja gagal dilaksanakan. Platform pembayaran tersebut rencananya akan terbit resmi pada 13 April 2019, kemudian ditunda menjadi 21 April 2019, namun rencana tersebut kembali batal dilaksanakan. (*)
