Poin Penting
- Bahlil Lahadalia menyebut kecepatan eksekusi proyek dan regulasi menjadi tantangan utama pengembangan panas bumi, meski Indonesia memiliki cadangan terbesar dunia
- Pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan menyiapkan insentif, sekaligus mendorong pemanfaatan panas bumi untuk kebutuhan industri dan pertanian
- Sekitar 88 persen potensi panas bumi Indonesia belum termanfaatkan. Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang 5,2 GW dan meningkatkan PNBP sektor geothermal.
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa kecepatan eksekusi dan regulasi menjadi tantangan utama pengembangan panas bumi Indonesia.
“Tantangan terbesar kita ada pada kecepatan eksekusi dan regulasi. Kita punya cadangan nomor satu dunia, tapi utilisasi masih nomor dua,” kata Bahlil, dalam Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, pemerintah akan menyederhanakan perizinan dan menyiapkan insentif untuk mempercepat investasi di sektor panas bumi.
“Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan panas bumi tidak hanya untuk pembangkit listrik atau beyond electricity,” jelasnya.
Baca juga: Indonesia Bidik Jadi Raja Geothermal Dunia pada 2030
Ia bilang, pemanfaatan tersebut mencakup kebutuhan industri hingga pengeringan hasil pertanian seperti kopi. Langkah satu ini juga diharapkan memperluas nilai ekonomi panas bumi sekaligus mendukung pencapaian target bauran energi nasional.
88 Persen Cadangan Geothermal Belum Termanfaatkan
Sementara itu, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (INAGA/API), Julfi Hadi mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun, sekitar 88 persen cadangan tersebut belum termanfaatkan.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, namun sekitar 88 persen cadangannya belum termanfaatkan. Momentum 100 tahun ini harus menjadi landasan pacu untuk mempercepat eksekusi proyek di lapangan,” terangnya.
Menurutnya, panas bumi sendiri memiliki keunggulan sebagai sumber energi baseload yang dapat beroperasi sepanjang waktu.
Karena itu, pengembangan geothermal dinilai penting untuk mendukung swasembada energi sekaligus transisi menuju energi bersih.
Baca juga: Indonesia Bidik Jadi Raja Geothermal Dunia pada 2030
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan rekam jejak keandalan panas bumi nasional sekaligus komitmen pemerintah dalam memacu target kapasitas terpasang dan kontribusi ekonomi sektor energi bersih.
“Panas bumi adalah jangkar transisi energi kita. Dari kontribusi 2,2 persen saat ini, kami memacu akselerasi proyek agar target 5,2 GW dapat segera terealisasi untuk memperkuat bauran energi hijau nasional. Berkat dukungan kebijakan deregulasi dari Kementerian ESDM, kemitraan strategis antar-pelaku industri kini semakin solid,” terangnya.
Hal ini, kata Eniya, terlihat dari kontribusi riil terhadap negara, di mana realisasi PNBP sudah menembus Rp2,45 triliun.
“Kami berkomitmen kuat untuk mendongkraknya menuju Rp2,6 triliun,” tutup Eniya. (*)
Editor: Galih Pratama
