Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana relaksasi kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menurutnya, kebijakan TKDN memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan tidak semestinya direlaksasi tanpa kajian jangka panjang yang komprehensif.
“TKDN bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun perekonomian yang mandiri dan tangguh,” ujar Amin, dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis, 10 April 2025.
Enam Alasan TKDN Perlu Dipertahankan
Amin memaparkan terdapat enam alasan mengapa kebijakan TKDN harus dipertahankan secara konsisten dan tidak direlaksasi secara prematur.
Pertama, TKDN mendorong pertumbuhan industri lokal dengan menciptakan permintaan pasar yang stabil bagi pelaku industri dalam negeri. Hal ini berdampak pada pertumbuhan industri nasional secara signifikan.
Baca juga : Ekonomi antara Teori dan Praktik, Setelah “Beyond” Ekonomi Donald Trump
Kedua, kewajiban TKDN secara langsung mendorong industri untuk mencari dan mengembangkan sumber daya dari dalam negeri sehingga terjadi penurunan ketergantungan terhadap barang impor yang selama ini menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan.
“TKDN membantu menyeimbangkan neraca perdagangan dan menjadikan kita lebih tahan terhadap tekanan eksternal,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Ketiga, TKDN bisa menciptakan lapangan kerja di Indonesia sehingga penyerapan tenaga kerja bisa maksimal untuk mengurangi angka pengangguran nasional. “Kita bicara soal peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan, ini penting untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Keempat, TKDN mendorong transfer teknologi dan kenaikan kapasitas nasional sehingga bisa membuka peluang bagi kerja sama antara perusahaan asing dan lokal. Kolaborasi ini, menurutnya, bisa menjadi jalan masuk bagi transfer teknologi dan peningkatan kapasitas produksi nasional.
“Perusahaan lokal dapat belajar dan tumbuh melalui kemitraan strategis dengan mitra global. Ini memperkuat fondasi industri nasional kita,” jelas Amin.
Baca juga : Simak! Jadwal Pembagian Dividen “Gemuk” BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN
Kelima, TKDN bisa meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan terus konsisten meningkatkan kualitas produk dalam negeri, sebutnya, daya saing nasional pun ikut terangkat. Dirinya percaya bahwa penggunaan komponen lokal secara berkesinambungan akan membuat produk-produk Indonesia lebih kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional.
Keenam, TKDN bisa memperkuat ketahanan ekonomi. Ia menilai bahwa produksi dalam negeri yang kuat menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi guncangan eksternal, termasuk fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global.
“Relaksasi TKDN bisa melemahkan upaya memperkuat ekonomi dari dalam. Kita perlu konsisten dalam membangun pondasi ekonomi yang tahan krisis,” ujarnya.
Peringatan Soal Kepentingan Strategis Jangka Panjang
Menutup pernyataan, ia juga menekankan kebijakan TKDN merupakan bagian dari visi besar bangsa untuk menciptakan ekonomi yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, ia mengingatkan kebijakan TKDN yang dibuat fleksibel untuk kepentingan jangka pendek ini tidak boleh mengalahkan kepentingan strategis jangka panjang.
Presiden Prabowo: TKDN Harus Fleksibel dan Realistis
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden Prabowo.
Prabowo juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Menurutnya, TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas. (*)
Editor: Yulian Saputra
