Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
(Baca juga: Redenominasi Rupiah Butuh Waktu Lama)
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tegas Jokowi. (Bersambung ke hakaman berikutnya)
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung rencana OJK menyesuaikan RBB agar perbankan lebih… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat modal inti Rp5,7 triliun dan menargetkan naik kelas ke… Read More
Poin Penting Adapundi menolak putusan KPPU karena dinilai tidak mencerminkan kondisi dan regulasi industri fintech… Read More
PT ALTO Network meluncurkan dua layanan digital terbaru, yaitu Askara Connect dan Askara Collab, untuk… Read More
Poin Penting Hijrah finansial sebagai transformasi menyeluruh, bukan sekadar pindah produk keuangan, tetapi perubahan cara… Read More
Poin Penting Saham BBCA turun sekitar 19 perse ytd, sejalan pelemahan IHSG, namun dinilai sebagai… Read More