Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, menurut Presiden, tahun ini dan tahun depan kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
(Baca juga: Redenominasi Rupiah Butuh Waktu Lama)
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta yang berkaitan dengan konsesi untuk rakyat yang berkaitan dengan tanah-tanah adat, kemudian sertifikat untuk rakyat juga harus menjadi fokus perhatian bersama dan diakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini.
“Saya kira kepada Menteri (Agraria dan Tata Ruang)/Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) sudah saya sampaikan, kepada Menteri KLH sudah saya sampaikan agar redistribusi aset, reformasi ini betul-betul pada yang sudah dimulai pada akhir tahun 2016 yang lalu. 2017 ini betul-betul bisa dikerjakan lebih masif lagi,” tegas Jokowi. (Bersambung ke hakaman berikutnya)
Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar (M2) tetap tumbuh. Posisi M2 pada Oktober 2024 tercatat… Read More
Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) kembali meraih peringkat "Gold Rank" dalam ajang Asia… Read More