Poin Penting
- Netty soroti pesangon eks pekerja Merpati belum tuntas, bahkan diganti surat pengakuan utang dan harus menunggu likuidasi aset yang sudah berlangsung 11–12 tahun.
- DPR nilai negara belum optimal melindungi hak pekerja, terutama karena dana pensiun tak kunjung cair dan rasio aset hanya 2,91% dari total kewajiban pesangon.
- Diusulkan rapat gabungan lintas komisi dan langkah lintas kementerian, karena 1.225 eks pekerja masih menunggu kepastian dan negara dinilai harus bertanggung jawab.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani kembali menyoroti kasus pembayaran pesangon ribuan eks pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang hingga kini belum tuntas.
Menurutnya, penerbitan surat pengakuan utang sebagai pengganti hak pekerja menjadi bukti buruknya manajemen dan minimnya kehadiran negara dalam melindungi warganya.
Ia pun mempertanyakan mengapa hak dasar pekerja seperti pesangon harus digantungkan pada proses likuidasi aset yang berlarut-larut selama belasan tahun.
“Apakah kemudian negara ‘ngeplang’ kepada pekerja untuk pesangon yang seharusnya menjadi hak mereka? Kok tiba-tiba harus menunggu penjualan aset? Menurut saya ini praktek buruk dan bentuk wanprestasi yang harus diluruskan,” ujar Netty dikutip laman DPR, Kamis, 19 Februari 2026.
Baca juga: Tito Harap Dukungan DPR, Bantuan dari Diaspora Aceh di Malaysia Tersendat Bea Cukai
Politisi Fraksi PKS ini pun geram dengan lambannya penanganan kasus ini, terutama terkait dana pensiun yang tidak kunjung cair selama 12 tahun.
Ia menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari regulator dan minimnya intervensi pemerintah terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan yang menimpa perusahaan pelat merah.
Netty menambahkan, perjuangan eks pekerja bertepatan dengan menjelang Ramadan, saat kebutuhan keluarga meningkat.
“Kasus ini sudah lama sekali, likuidasi sampai 11-12 tahun. Sekali lagi, kami di Komisi IX sangat perhatian, apalagi ini memasuki bulan Ramadan. Negara harus hadir menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan urusan ini,” tegasnya.
DPR Dorong Rapat Gabungan Lintas Komisi
Untuk mencari solusi konkret, Netty mendorong agar DPR segera menggelar rapat gabungan lintas komisi dengan melibatkan Komisi VI dan Komisi XI.
Langkah tersebut dinilai mendesak karena rasio aset yang tersedia hanya 2,91 persen dari total kewajiban pesangon kepada mantan karyawan.
“Kita perlu melakukan rapat gabungan pada masa persidangan depan. Tidak mungkin hanya mengandalkan tim kurator saja, negara harus ikut bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.
Baca juga: DPR Minta Pembentukan ‘Task Force’ RS Atasi Penonaktifan BPJS PBI
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan perlunya langkah lintas kementerian untuk menyelesaikan hak eks pekerja Merpati.
Menurutnya, penjualan aset saja tidak cukup menutup kewajiban kepada 1.225 mantan karyawan.
“Ini bukan sekadar soal angka. Ada 1.225 orang yang menggantungkan harapan pada penyelesaian masalah ini. Negara tidak boleh lepas tangan,” tegasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
