Kupang – Permasalahan distribusi masih mejadi hal yang pelik di Indonesia. Kendalanya adalah belum meratanya infrastruktur yang membuat distribusi terhambat dan menjadi mahal. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas harga dan inflasi yang tinggi yang kerap memicu gejolak harga pangan.
Selain kualitas sistem logistik khususnya infastruktur, skala ekonomi yang belum optimal juga menjadi sumber tekanan inflasi didaerah.Untuk itu, perbaikan sistem logistik bisa menjadi kunci penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah.
“Untuk bisa mencapai ketahanan pangan, maka perlu adanya perbaikan infastruktur pertanian dan perbaikan sistem logistik. Untuk pertanian khususnya perbaikan sistem perairan. Lalu infastruktur logistik, utamanya adalah infastruktur transportasi dan jaringan distribusi. Meliputi distribusi petani sampai pengumpul dan kepembeli akhir” ujar Agus Martodojo, Gubernur Bank Indonesia (BI).
Untuk mencapai tujuan tersebut, BI, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) menyepakati 10 langkah perbaikan sistem logistik dan ketahanan pangan dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah. Hal itu menjadi bahasan utama rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat, 12 Pebruari 2016.
Sepuluh langkah tersebut adalah, pertama, memfokuskan kordinasi pengendali inflasi daerah untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.
Kedua, memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Tiga, menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan.
Empat, mempercepat perbaikan sistem logistik dan infastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan daerah.
Lima, mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi untuk menyeimbangkan keuntungan yang diterima.
Enam, mendorong berkembangnya diversifikasi pangan terutama dengan peningkatan konsumsi pangan lokal.
Tujuh, memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengendalian inflasi daerah terutama dengan mengintensifkan peran TPI dan TPID.
Delapan, mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian/lembaga, dan penyerapan belanja daerah.
Sembilan, mempercepat pembangunan pembangkit listrik di daerah, terutama di daerah yang masih defisit listrik seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT.
Dan, sepuluh, mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penyiapan daftar calon debitur KUR oleh Pemda dengan perbankan dan kementerian terkait.
Kesepuluh langkah tersebut disambut baik oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Ia mengatakan, semua permasalahan telah dipaparkan dan terakomodir dari 10 kesimpulan ini.
“Terkait dengan infastruktur dan tol laut, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan untuk distribusi logistik dari Kupang Ke daerah lain” tegasnya.
Frans berharap, ada pembenahan selanjutnya yang lebih efektif dan efisien dalam memotong Mata rantai pendistribusian tersebut. (*) Andri Wijanarko
