Jakarta- Adanya tahun politik pada tahun 2018 mendatang diprediksi tidak akan menggangu stabilitas perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Guru besar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Toni Prasetiantono pada Forum Medan Barat 9 dengan tema Outlook Pembangunan 2018: Tantangan Di Tahun Politik.
“Saya lihat tidak akan ada dampak negatif bagi perekonomian dari pilkada. Itu akan terkompensasi dengan aktivitas yang positif seperti melajunya tingkat konsumsi,” ujar Toni di Kantor Pusat Bappenas Jakarta, Senin 18 Desember 2017.
Toni menjelaskan, Indonesia memiliki sejarah yang baik dalam pelaksanaan pemilu serentak beberapa waktu sebelumnya. Dirinya menilai, masyarakat Indonesia telah memiliki sikap dewasa dalam berdemokrasi.
“Terkait masalah politik, selama tidak terjadi kekacuan, seperti 1998 di mana ekonomi betul-betul hancur, ya tidak apa-apa. Tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi kita minus atau kontraksi,” tambah Toni.
Sejalan dengan pemikiran ekonom UGM tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga meyakini tahun politik 2018 mendatang tidak akan membuat perekomian nasional goyah asal setiap pemangku kebijakan memisahkan urusan politik dan ekonomi.
“Saya kira tahun politik tidak berdampak negatif secara signifikan. Harus ada pemisahan kegiatan ekonomi maupun kegiatan politik. Misal kegiatan ekonomi dan investasi Korea berjalan normal walau pergantian presiden,” tukas Bambang.
Sebagai informasi, tercatat sebanyak 171 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2018 mendatang
