Yogyakarta – Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, (Rakor pusda) telah menyepakati 9 (sembilan) strategi kebijakan yang menjadi prioritas bersama untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat koordinasi dan mensinergikan kebijakan antar pemangku kepentingan.
Dimana pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mempercepat penerimaan devisa yang pada gilirannya dapat memperbaiki defisit transaksi berjalan serta berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, pada strategi pertama Pemerintah telah menetapka strategi pencapaian kinerja pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung oleh penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P).
“Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama untuk destinasi wisata prioritas seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau,” jelas Perry pada acara Rakor Pusda dengan tema “Memperkuat Sinergi Dalam Akselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisara Prioritas” di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, Rabu 29 Agustus 2018.
Sedangkan strategi kedua, Pemerintah juga terus melakukan penguatan informasi pariwisata melalui penetapan nomenklatur klasifikasi jenis usaha yang termasuk dalam bidang pariwisata sebagai dasar perumusan kebijakan.
Ketiga, Pemerintah melakukan peningkatan akses pembiayaan bagi kegiatan usaha di sektor pariwisata melalui penetapan ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha pariwisata yang didukung sosialisasi mekanisme penyalurannya.
Baca juga: Genjot Pariwisata, Pemerintah Optimis CAD Bisa 0%
“Soal pembiayaan, akan dikeluarkan permenko soal KUR pariwisata yang dengan subsidi suku bunga, dan OJK juga akan keluarkan POJK yang terkait prioritas parisiwata,” kata Perry.
Kemudian pada strategi keempat, Pemerintah juga melaksanakan penerapan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital serta ekosistemnya di semua destinasi wisata, dengan Bali sebagai champion program pada saat penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018.
Selain itu pada strategi kelima Pemerintah juga melakukan penguatan sinergi promosi destinasi pariwisata melalui antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia.
Sedangkan strategi keenam ialah penguatan akses/konektivitas darat dan udara menuju destinasi wisata, melalui:Percepatan pengembangan kapasitas Bandara Blimbingsari, Banyuwangi untuk mendukung peningkatan status menjadi bandara internasional.
Tak hanya itu, pada strategi ketujuh Pemerintah juga terus mengembangkan atraksi yang terintegrasi di destinasi wisata, antara lain paket wisata Borobudur-Joglosemar, dan paket wisata Bali-Banyuwangi.
Sedangkan strategi kedelapan pemerintah terus melakukan peningkatan amenitas di destinasi wisata, dan terakhir ialah peningkatan kualitas SDM dan usaha pariwisata melalui pendidikan vokasi kepada pekerja di sektor pariwisata. (*)
